DETEKSI NEWS, (BONE BOLANGO) – Masyarakat tidak seharusnya menghabiskan waktu dan biaya hanya untuk berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya demi mendapatkan pelayanan. Semangat mendekatkan negara kepada rakyat itulah yang terasa dalam kegiatan Bakti Jaksa untuk Masyarakat Bone Bolango, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang dibuka Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Dr. Sumurung Pandapotan Simaremare, S.H., M.H., ini menghadirkan 15 jenis pelayanan publik dalam satu ruang. Kolaborasi tersebut turut mendapat dukungan Bupati Bone Bolango, Drs. H. Ismet Mile, M.M., bersama jajaran pemerintah daerah dan berbagai instansi.
Diselenggarakan Kejaksaan Negeri Bone Bolango melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kegiatan ini menghadirkan pelayanan hukum keliling, pengambilan barang bukti tilang, kampanye antikorupsi, SIM keliling, SKCK, informasi pengadilan, konsultasi narkoba, nikah dan wakaf, pertanahan, serta administrasi kependudukan.
Pelayanan lainnya mencakup konsultasi data sosial dan keluarga berencana, kesehatan jiwa, perbankan, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diskon 30 persen BPHTB, hingga konsultasi perizinan usaha dan nonusaha.
Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya memperkenalkan sekaligus mendekatkan fungsi dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara kepada masyarakat. Melalui Bidang Datun, Kejaksaan memiliki peran dalam memberikan pelayanan, bantuan, dan pertimbangan hukum kepada pemerintah maupun masyarakat.
Senada dengan itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Bone Bolango, Heriyadi Djunaidi, menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci memperluas akses keadilan. “Melalui kolaborasi dengan berbagai lintas lembaga, kami berupaya membantu masyarakat memperoleh wujud nyata pelayanan hukum yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Tidak berhenti pada pelayanan di berbagai booth, kegiatan tersebut juga menghasilkan sejumlah capaian konkret. Sebanyak 75 kendaraan roda dua dan 11 kendaraan roda empat milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diserahkan sebagai tindak lanjut bantuan hukum nonlitigasi kepada Bidang Aset BKPD, dengan nilai perolehan Rp2.264.827.067.
Selain itu, diserahkan 39 sertifikat tanah milik pemerintah daerah senilai Rp13.580.957.076 serta 45 sertifikat tanah wakaf yang berhasil disertifikatkan. Capaian ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset pemerintah dan kepentingan masyarakat.
Di bidang pelayanan keluarga, sebanyak 17 pasangan menerima buku nikah setelah melalui Sidang Itsbat Nikah Terpadu. Tiga anak juga memperoleh Kartu Identitas Anak setelah permohonan perwalian pendidikan dikabulkan Pengadilan Agama Suwawa. Penghargaan turut diberikan kepada tiga desa yang mendukung optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Bupati Ismet Mile juga mengambil bagian dalam penguatan ekonomi masyarakat melalui peluncuran KOPI (Kios Inflasi), bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Inisiatif ini diharapkan membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Kegiatan turut dirangkaikan dengan pemberian sampel produk pasar murah.
Kehadiran Ismet Mile bersama unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, dan jajaran pemerintah daerah memperlihatkan pentingnya sinergi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Ruang kegiatan juga diisi lomba dongeng tingkat SMP se-Kabupaten Bone Bolango dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sebagai bentuk apresiasi, Kejaksaan Negeri Bone Bolango menyerahkan penghargaan kepada mitra terbaik yang berperan dalam optimalisasi kewenangan Jaksa Pengacara Negara. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kerja sama yang telah dibangun dalam memperkuat pelayanan hukum dan kepentingan publik.
Bakti Jaksa untuk Masyarakat menghadirkan pesan bahwa pelayanan negara tidak boleh membuat rakyat berputar-putar dari satu pintu ke pintu lainnya. Ketika pemerintah daerah, kejaksaan, dan berbagai lembaga bergerak bersama, urusan masyarakat dapat diselesaikan lebih dekat, mudah, dan efisien.
Bagi Ismet Mile, kolaborasi semacam ini menjadi ruang penting untuk memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan rakyat. Sebab, keberhasilan pelayanan publik bukan semata diukur dari banyaknya program atau kegiatan, melainkan dari seberapa besar kemudahan, kepastian, dan manfaat yang sampai ke tengah kehidupan masyarakat.(*)
Hans Pieter Mahieu
