Pemkab Pohuwato Bangun Kesepakatan Melalui PKS Dengan Bank Sulutgo

Pemkab Pohuwato Bangun Kesepakatan Melalui PKS Dengan Bank Sulutgo

15 views
0

Vanda Waraga

MANADO SULUT, deteksinews
Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato melakukan kesepakatan dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Sulutgo).

PKS tersebut terkait penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD, serta perjanjian kerja sama tentang penempatan dana (deposito).

Kesepakatan ini dilakukan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga dengan Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo diwakili Group Head Operasional, Linda Moniaga.

Hadir juga , Kepala BPKPD Pohuwato, Teti Alamri,SE dengan Pimpinan PT. Bank Sulut-Go Cabang Marisa, Hasan Hamid, Selasa, (06/02/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusat BSG turut dihadiri Pimpinan Wilayah Gorontalo, Syahrun Botutihe serta Pemimpin Devisi PT. Bank Sulut-Go, Staf Ahli Bupati, Bahari Gobel, di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara-Gorontalo (Bank SulutGo).

Bupati Saipul memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo yang telah berkenan melakukan kerja sama dalam membantu mengawal pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pohuwato.

“Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ini merupakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD dan sebagai tindak lanjut surat edaran Kemendagri Nomor 903/5286/sj tentang implementasi penggunaan KKPD pada pemerintah daerah provinsi”,jelas bupati.

Lanjut Saipul, kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo.

Tujuannya mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mewujudkan pembayaran non tunai belanja barang/jasa dan belanja modal dalam pelaksanaan APBD melalui mekanisme uang persediaan (UP).

Disisi lain, kesepakatan bersama merupakan pedoman dalam penggunaan/penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ruang lingkupnya antara lain, penerbitan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), tata cara penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), jaminan pembayaran terhadap pemakaian/penggunaan KKPD oleh pemegang KKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penerbitan tagihan e-billing, pemberian layanan atas penggunaan/penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah.

“Ia, dengan dilaksanakannya kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat membantu pemerintah daerah agar pelaksanaan penggunaan/penyelenggaraan KKPD dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya untuk penggunaan uang persediaan (UP) dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara transparansi dan akuntabel serta dapat membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat kepada semua pihak”,ujar Bupati Saipul Mbuinga.

Iwan /D002

Your email address will not be published. Required fields are marked *