Vanda Waraga/Muzamil Hasan
GORONTALO POHUWATO, deteksinews.id – Lembaga Analisis Hak Asasi Manusia (LA – HAM) Gorontalo mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab); Pohuwato seriusi persoalan yang melilit Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua (RSUD-BP).
Hal ini di tegaskan Ketua Umum LA HAM Gorontalo Akram Pasau melalui Koordinator Lapangan Mustari Hunta, saat menghubungi redaksi deteksinews.id, Rabu subuh (20/12/23)
Mustari mengingatkan, dengan beredar luasnya “kronologis penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan RSUD – BP” melalui group WhatsApp perlu ditanggapi serius Pemkab Pohuwato dan bila perlu diseriusi langsung Bupati Saipul Mbuinga.
“Ini preseden buruk, dan bila di biarkan berlarut larut, justeru akan menjadi bom waktu berujung pidana.” Terang Mustari Hunta
Sebagai putera daerah, dirinya kata Mustari harus mengeluarkan kalimat keras kepada pemkab Pohuwato, mengingat musibah pembakaran kantor Bupati masih membekas.
“Kasus korupsi yang melibatkan petinggi Dinas Perkim masih terngiang, belum kasus dana desa Maleo yang saat ini disidangkan di pengadilan Tipikor Gorontalo, harus menjadi pelajaran dan jangan terjadi lagi.” Tegas koordinator markas Oda Pohuwato ini.
Penerimaan jasa pelayanan yang menjadi titik persoalan pada RSUD – BP kata Mustari, jangan hanya menjadi perhatian yang berakhir dengan pertemuan saja.
Pihaknya kata Mustari telah berkoordinasi dengan Ketua Umum LA HAM Akram Pasau, dan Ketua Bidang Investigasi dan Kerjasama, Ismail Hippy, Ludin Lasantu serta Suharto (Aya Ato) akan menggelar rapat menseriusi persoalan ini.
“Bila tidak diseriusi Pemkab, kami akan bawa kerana hukum dengan data yang kami miliki.” Terang Mustari serius.
Yang miris urai Mustari, sudah ada perbedaan sudut pandang antara Direktur dan Sekretaris RSUD – BP dalam persoalan jasa pelayanan, sehingga perlu di cermati serius.
Melihat fenomena tersebut kata Mus sapaan akrab Mustari, ini akan mempengaruhi kinerja, kebijakan dalam rumah sakit itu sendiri.
Mustari berharap, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga evaluasi kinerja pimpinan RSUD – BP secara serius setelah lahir hasil audit inspektorat.
D002
