Deteksinews.id, POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pohuwato dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumi Panua dalam memberikan kemudahan pelayanan dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang pelayanan terintegrasi penerbitan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi bayi yang dilahirkan di RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pohuwato, Supratman Nento, bersama Direktur RSUD Bumi Panua, dr. Dian Ikagustina Tambunan, Sp.A. Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Iskandar Datau, di halaman Rumah Sakit Lemito, Rabu (14/10/2026), di sela kegiatan Gerbang Pohuwato SIAAP.
Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.
Melalui pelayanan tersebut, orang tua diharapkan dapat memperoleh dokumen kependudukan bagi anaknya sejak lahir tanpa harus melalui proses pengurusan secara terpisah ke kantor Dukcapil.
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama antara Dukcapil dan RSUD Bumi Panua. Menurutnya, kolaborasi lintas perangkat daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kelahiran seorang anak tidak hanya menjadi kebahagiaan bagi keluarga, tetapi juga menjadi awal dari pemenuhan hak anak sebagai warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan identitas dan tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan.
“Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, bayi yang lahir di RSUD Bumi Panua diharapkan dapat segera memperoleh dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak,”ujar Saipul.
Menurut Bupati, kepemilikan dokumen kependudukan sejak dini sangat penting karena menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh berbagai layanan publik di kemudian hari. Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan setiap anak mendapatkan identitas yang sah dan tercatat dalam sistem administrasi kependudukan.
Ia juga berharap pelayanan terintegrasi tersebut dapat mempermudah orang tua, terutama dalam mengurus dokumen setelah proses persalinan. Dengan adanya koordinasi antara pihak rumah sakit dan Dukcapil, masyarakat tidak perlu menghadapi prosedur yang berbelit-belit untuk memperoleh dokumen dasar bagi anak mereka.
“Saya berharap kerja sama ini tidak hanya sebatas penandatanganan perjanjian, tetapi benar-benar dilaksanakan secara optimal. Koordinasi antara Dukcapil dan RSUD Bumi Panua perlu terus diperkuat agar setiap bayi yang lahir dapat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah. Inovasi pelayanan perlu dikembangkan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah melalui layanan yang praktis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Ia pun mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus membangun sinergi dan menghadirkan terobosan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan dasar, baik di bidang kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan, maupun sektor lainnya.
Melalui kerja sama ini, kata Bupati Saipul, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi bayi yang lahir di RSUD Bumi Panua dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian administrasi bagi keluarga.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta pemenuhan hak identitas setiap anak sejak awal kehidupannya. (IK/Prkm-D002)
