Deteksinews.id, GORONTALO — Dugaan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi oleh kendaraan perusahaan Indomaret di SPBU Ulapato A, Provinsi Gorontalo, menjadi sorotan M. Fadli. Ia mendesak Pertamina dan pihak pengelola SPBU untuk memberikan penjelasan terbuka serta melakukan pemeriksaan terhadap transaksi pengisian BBM tersebut.
Menurut M. Fadli, dalam realesenya yang dikirim ke redaksi Minggu (11/10/26), solar subsidi merupakan BBM yang penyalurannya diatur pemerintah dan diperuntukkan bagi konsumen yang memenuhi persyaratan. Karena itu, penyalurannya harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi.
“Kalau benar kendaraan perusahaan Indomaret melakukan pengisian solar subsidi di SPBU Ulapato A, ini harus dijelaskan secara terbuka. Pertanyaannya, apakah kendaraan tersebut memang memenuhi ketentuan sebagai penerima solar subsidi? Jangan sampai BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat yang berhak justru disalurkan tanpa pemeriksaan yang memadai,” tegas M. Fadli.
Ia menekankan bahwa status kendaraan sebagai kendaraan perusahaan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Namun, jenis kendaraan, peruntukan, spesifikasi mesin, serta ketentuan konsumen pengguna BBM subsidi harus diperiksa untuk memastikan apakah pengisian tersebut sesuai aturan atau tidak.
M. Fadli juga mempertanyakan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh operator SPBU Ulapato A. Menurutnya, pihak pengelola perlu memastikan bahwa setiap transaksi solar subsidi dilakukan sesuai ketentuan, termasuk verifikasi kelayakan konsumen dan penggunaan sistem pencatatan yang berlaku.
“Jangan sampai pengawasan hanya menjadi formalitas. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan. Sebaliknya, jika transaksi tersebut memang sesuai aturan, pihak SPBU maupun Pertamina perlu memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Atas persoalan tersebut, M. Fadli mendesak:
1.Pertamina melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pengisian solar subsidi oleh kendaraan perusahaan Indomaret di SPBU Ulapato A.
2.Pengelola SPBU Ulapato A memberikan klarifikasi mengenai mekanisme verifikasi dan dasar pelayanan terhadap kendaraan tersebut.
3.Pihak berwenang menelusuri catatan transaksi serta kelayakan kendaraan sebagai konsumen BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
4.Jika terbukti terjadi pelanggaran, menjatuhkan tindakan sesuai aturan dan memastikan penyaluran solar subsidi tepat sasaran.
M. Fadli menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi harus dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih. Setiap dugaan penyimpangan perlu diperiksa berdasarkan bukti, bukan dibiarkan tanpa kejelasan.
“Solar subsidi menyangkut kepentingan masyarakat. Kami meminta Pertamina tidak menutup mata dan segera memberikan penjelasan. Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan mendapatkan BBM subsidi, sementara dugaan penyaluran yang tidak tepat sasaran justru tidak mendapat perhatian,” tutupnya.
