GORONTALO POHUWATO, deteksinews.id – Rekomendasi Ombudsman terkait alur yg belum terpublikasi ke masyarakat, menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
“Itu yang akan kami tindaklanjuti.” Terang Kadis Kesehatan Kabupaten Pohuwato Fidi Mustafa, Kamis (5/9/24) kepada deteksinews.id.
Pada dasarnya terang Fidi Mustafa, penilaian Ombudsman kami apresiasi secara positif dan setiap rekomendasinya akan segera kami tindaklanjuti.
Ada beberapa hal kata Fidi yang perlu di jelaskan, bahwa pada dasarnya semua puskesmas sudah memiliki SOP penanganan gawat darurat karena semua puskesmas sudah terakreditasi.
“Akan tetapi rekomendasi Ombudsman terkait alur yg belum terpublikasi ke masyarakat itu yang akan kami tindaklanjuti.” kembali di tegaskan Fidi.
Dalam hal ketersediaan dokter di UGD ditambahkan Fidi, benar pihaknya kekurangan tenaga dokter.
“Namun semua puskesmas saat ini telah memiliki dokter akan tetapi memang tidak spesifik di UGD dan melayani semua layanan karena keterbatasan SDM.” Urainya
Pemerintah Daerah juga kata Fidi, sudah berupaya selama 2 tahun berturut turut membuka formasi kebutuhan berdasarkan anjab baik melalui PPPK maupun CPNSD.
“Tapi memang tidak ada peminat.” Jelas Kadis Kesehatan.
Anggaran tenaga kontrak sebagai komitmen pemerintah daerah juga tersedia, kata Fidi, akan tetapi kebijakkan pelarangan penerimaan tenaga kontrak dari pemerintah pusat yang membuat pihaknya tidak bisa lagi menerima tenaga kontrak untuk dokter.
“Bahkan pemda sudah berkonsultasi langsung ke kemenpan terkait hal tersebut.” Kata Fidi datar.
Selain itu terkait keterampilan (kompetensi) tenaga perawat terlatih kegawatdaruratan pada dasarnya dijelaskannya, sudah ada standar dan sertifikat BTCLS.
Akan tetapi ada yang sudah pindah tugas dan banyak yang sudah perlu dilakukan penyegaran atau upgrade.
“Dan kami berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut kedepan seiring dgn membaiknya kondisi keuangan daerah.” Ungkapnya
Terakhir terkait keterbatasan alat, pemerintah daerah telah melaporkan ke Kemenkes melalui Aplikasi ASPAK dan telah di usulkan.
“Karena pemenuhan kekurangan alat puskesmas itu dilakukan oleh Kemenkes melalui Program Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI).” Pungkasnya.
Vanda/D002
