POHUWATO, (deteksinews.id) – Polemik ditubuh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang di persoalkan oleh aktifis LSM Labrak, akhirnya bermuara ke proses hukum.

Dengan lahirnya rekomendasi DPRD saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), memastikan bila polemik dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinkes, akan berakhir di meja sidang pengadilan.

Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Idris Kadji, secara tegas akan merekomendasikan permasalahan  ditubuh Dinkes ini ke rana Hukum.

“Kesimpulan kami pada hari ini, tetap kami akan memperkuat rekomendasi ke (ranah) Hukum.” Tegas politisi PKB saat proses RDP tersebut berjalan.

Terkait kelanjutan permasalahan ini, tegas politisi partai PKB itu, biarlah proses hukum yang akan memastikan salah dan benarnya.

Idris mengatakan, untuk menelusuri jauh  kedalam terkait permasalahan ini, bukan menjadi wewenang DPRD, namun ini sudah berada di wilayah  aparat penegak hukum.

“Kami hanya ingin mendengar, apa benar data ini. Soal dugaan adanya indikasi korupsi dalam permasalahan ini, itu wewenang aparat penegak Hukum,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Pohuwato.

Hal ini terungkap saat DPRD Kabupaten Pohuwato melalui RDP Komisi Gabungan (1,2 dan 3) bersama Asisten I, Arman Mohammad, , unsur Inspektorat dan unsur terkait Dinas kesehatan (Dikes) Pohuwato.

Secara resmi kesimpulan RDP akan merekomendasikan aspirasi dari Barisan Rakyat Peduli Keadilan (Barakuda) ke proses hukum.

Rapat dengar pendapat (RDP) terkait tindak lanjut permasalahan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Pohuwato, di Tahun 2018 – 2019, berlangsung di ruang Rapat DPRD, Senin, (18/10).

Sebelumnya, Aliansi Barakuda (Barisan Rakyat Untuk Keadilan) yang dipimpin Sonni Samoe, melakukan aksi turun jalan.

Dalam aksi tersebut, disebutkan bahwa pihak salah satu oknum Kepala Bidang di Dinas Kesehatan melakukan pembohongan kepada pihak DPRD soal data hasil pemeriksaan dari BPK RI, kaitan anggaran tahun 2019 dan 2020, di Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

(Is/san/D001)

(