Deteksinews.id, Gorontalo – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia, Mugiyanto, menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) harus memiliki kapasitas HAM yang kuat dan mampu menjadi penggerak pemajuan hak asasi manusia.
Pesan tersebut disampaikan Mugiyanto saat memberikan pengarahan kepada jajaran ASN dan Penggerak HAM di lingkungan KemenHAM Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan dipusatkan di Kantor Operasional Wilayah Kerja KemenHAM Sulawesi Utara dan diikuti secara virtual oleh jajaran di dua wilayah lainnya, yakni Kantor Wilayah KemenHAM Sulawesi Tengah dan Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo.
Mugiyanto menekankan bahwa penguatan HAM harus dimulai dari internal KemenHAM. Menurutnya, pegawai harus memahami substansi HAM terlebih dahulu sebelum memberikan penguatan kepada masyarakat.
“Kita harus kuat lebih dulu. Kita harus kuat baru bisa menguatkan orang lain,” tegasnya.
Ia mendorong seluruh ASN meningkatkan kompetensi melalui pelatihan maupun pembelajaran mandiri, termasuk dengan membaca berbagai literatur mengenai HAM dan kemanusiaan. Ia juga menegaskan bahwa Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Pemajuan, dan Penegakan HAM (P5HAM) bukan sesuatu yang hadir secara otomatis, melainkan harus terus diperjuangkan.
Mugiyanto menjelaskan, KemenHAM memiliki mandat strategis untuk memastikan pembangunan dan kebijakan pemerintah memiliki perspektif HAM. Termasuk di dalamnya pembangunan fasilitas publik yang ramah bagi kelompok rentan serta pelaksanaan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus harus dijalankan dengan perspektif HAM dan memperhatikan aspek hak masyarakat.
“Makan itu adalah hak. Kita punya tanggung jawab memberikan roh hak asasi manusia di sana,”katanya.
Perspektif HAM tersebut, lanjutnya, harus memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman, bergizi, dan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tak kalah penting, Mugiyanto meminta jajaran KemenHAM di daerah memiliki kemampuan menganalisis kebijakan dan regulasi pemerintah daerah. Kerja sama dengan pemerintah daerah harus diperkuat agar setiap peraturan yang dibuat tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan prinsip HAM.“Jangan sampai ada Pergub, Perwali, atau Perda yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia,”ujarnya.
Selain kompetensi, Mugiyanto menyoroti pentingnya budaya kerja yang sehat dan kolaboratif. Ia meminta pimpinan memastikan hak-hak pegawai terpenuhi, membangun komunikasi yang baik, serta menghindari budaya kerja yang penuh tekanan.“Kita bekerja sebagai tim, bukan sebagai individu,”ujarnya.
Ia juga mendorong pengembangan kapasitas ASN muda melalui pelatihan, workshop, dan kesempatan pendidikan agar mampu meningkatkan kompetensi serta memberikan kontribusi lebih besar bagi organisasi.
Menurut Mugiyanto, bekerja di KemenHAM bukan sekadar menjalankan pekerjaan administratif, tetapi merupakan bagian dari perjuangan untuk kemanusiaan.“Bekerja di isu hak asasi manusia itu artinya kita bekerja untuk kemanusiaan,”tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas dan kebersamaan jajaran KemenHAM di tiga wilayah kerja.
Mangatas mengungkapkan, sebelumnya pihaknya telah melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas HAM di Gorontalo yang diikuti sekitar 5.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat, mahasiswa, dan pelajar.
“Alhamdulillah, ini menjadi ruang pembinaan bagi kita semua. Kita kumpulkan seluruh jajaran agar dapat menyerap lebih banyak kepentingan dan ide-ide. Tempat pembinaannya pun dibuat berbeda,” ujar Mangatas.
Ia berharap pengarahan langsung dari Wakil Menteri HAM dapat memberikan semangat, dukungan, sekaligus penguatan bagi para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian HAM.
Mangatas juga menyampaikan pentingnya membangun ikatan kedinasan dan kebersamaan antarpersonel di tiga wilayah kerja. Menurutnya, jajaran yang hadir merupakan bagian penting dari kekuatan organisasi yang harus terus mendapatkan pembinaan dan dukungan.
“Kami mohon petunjuk, dukungan, dan spirit agar ikatan kedinasan semakin kuat, khususnya di tiga wilayah, yaitu Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara,”katanya. (Tim Humas Wilker Gorontalo)
