DETEKSINEWS.ID, Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato kembali menggelar Rapat Evaluasi Program Tingkat Kabupaten yang dipimpin Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam,Rabu (22/04/2026).
Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Pani tersebut, membahas Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Penyelesaian Kegiatan Pekerjaan Fisik Anggaran serta Rapat Evaluasi Bulanan Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh staf ahli bupati, pimpinan OPD, tim ahli bupati, para camat, RSUD Bumi Panua dan RSUD Lemito, serta para kepala bagian (Kabag) di lingkungan Sekretariat Daerah.
Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan, rapat evaluasi merupakan agenda rutin bulanan yang bertujuan memantau perkembangan pelaksanaan program di setiap OPD dan kecamatan, termasuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Rapat ini menjadi sarana untuk melihat sejauh mana progres kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Bahkan, pelaksanaan rapat ini juga telah kami komunikasikan dengan Bupati Pohuwato,”ujar Iwan.
Wabup menegaskan, setiap OPD wajib menyampaikan laporan kinerja secara terintegrasi, baik ke tingkat provinsi maupun pusat. Hal ini menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah secara nasional.
“Apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari sistem pelaporan terintegrasi. Ini harus kita ikuti, karena akan menjadi indikator penilaian daerah. Jika tidak dilakukan dengan baik, maka dari ratusan kabupaten/kota di Indonesia, daerah kita bisa berada di posisi terbawah,”tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Pohuwato dalam indeks penilaian secara bertahap mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah menargetkan capaian yang lebih baik ke depan.
“Harapan kita ke depan bisa masuk 100 besar, bahkan 20 besar atau 10 besar terbaik, bukan sebaliknya. Ini menjadi target bersama dalam sisa masa Pemerintahan SIAP sekitar empat tahun ke depan,”tambahnya.
Wabup Iwan ingatkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kinerja, khususnya dalam hal pelaporan dan penginputan data pada aplikasi pemerintahan seperti e-Monev, LPPD dan sistem lainnya yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan
“Kewajiban pelaporan dapat dipenuhi dengan baik, termasuk realisasi PAD yang menjadi tolak ukur kinerja OPD. Pemerintah tentu akan berupaya mendukung melalui alokasi anggaran, namun kondisi saat ini daerah masih efisiensi,” jelasnya.
Prkm- D002
