DETEKSINEWS.ID, Gorontalo – Koordinator Wilayah Kerja (Korwilker) Gorontalo, Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Tengah, Sarton Dali, menghadiri Workshop Finalisasi Draf dan Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Provinsi Gorontalo.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (10–11 Juni 2026), di Aston Hotel Gorontalo ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pemenuhan hak-hak disabilitas di wilayah bumi Serambi Madinah.
Kegiatan strategis ini diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Organisasi SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar Australia – Indonesia), Jaringan Masyarakat Sipil (JMS), serta dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor se-Provinsi Gorontalo, dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Rabu (10/06/2026).
Di hari pertama, workshop menghadirkan Direktur PKKS Bappenas yang memaparkan materi krusial mengenai Update Arah dan Kebijakan Nasional Tentang Penyandang Disabilitas. Langkah ini kemudian dipertajam oleh Kepala Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Gorontalo yang mengulas tentang Strategi Percepatan RAD Penyandang Disabilitas.
Memasuki sesi siang, para peserta yang terdiri dari perwakilan OPD dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) terlibat aktif dalam diskusi kelompok terpumpun untuk membedah kebutuhan riil di lapangan.
Sementara itu, di hari kedua, Kamis (11/06/2026), agenda difokuskan pada pemaparan draf RAD Penyandang Disabilitas Provinsi Gorontalo. Diskusi terbuka bergulir hangat, mempertemukan masukan-masukan taktis dari OPD Provinsi Gorontalo dan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) guna menyempurnakan dokumen rencana aksi tersebut.
Koordinator Wilker Gorontalo, Sarton Dali menegaskan kehadiran Kanwil KemenHAM Sulteng Wilker Gorontalo dalam forum ini untuk mempertegas komitmen kementerian dalam mengawal kebijakan daerah agar senantiasa harmonis dengan instrumen hak asasi manusia, khususnya kelompok rentan.
Ia menyatakan bahwa workshop ini berhasil menghimpun berbagai masukan, saran, dan rekomendasi penting untuk penyempurnaan draf RAD. Penajaman dilakukan mulai dari identifikasi program kerja, penetapan indikator keberhasilan, hingga pemetaan kebutuhan dukungan lintas sektor.
“Kegiatan ini terbukti memperkuat sinergi dan komitmen nyata para pemangku kepentingan di Gorontalo. Target utamanya adalah mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, aksesibel, serta berorientasi penuh pada pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas,”ungkap Sarton Dali.
Lebih lanjut Sarton mengungkapkan dengan rampungnya finalisasi draf ini, Provinsi Gorontalo selangkah lebih dekat dalam memiliki panduan hukum dan taktis yang akomodatif bagi hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor layanan dasar. (Tim Humas Wilker Gorontalo)
