DETEKSINEWS.ID, Pohuwato – Persoalan pembayaran salah satu pembangunan Dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, memicu kegelisahan serius. Investor mengaku hingga kini pekerjaan yang telah rampung 100 persen belum juga dibayarkan, meski proses aprraisal sudah dilakukan.
Menurutnya, pembangunan telah selesai sejak Januari 2026. Bahkan, seluruh tahapan administrasi dan penilaian lapangan telah dilalui. Namun hingga awal Maret ini, pembayaran tak kunjung cair.
“Bangunan sudah selesai dari bulan Januari. Awal Februari sudah aprisal. Tim sudah turun lapangan, semua sudah lengkap. Tapi sampai sekarang belum ada pembayaran. Katanya masih tunggu pergantian direktur yang menangani MBG SPPG 3T,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, alasan yang diterima pihaknya adalah adanya pergantian direktur di BGN yang menangani pembangunan MBG wilayah 3T (terluar, terisolir, tertinggal). Direktur sebelumnya telah berlalih, sehingga proses pencairan anggaran senilai Rp30 triliun dikabarkan menunggu pejabat definitif.
“Katanya kalau masih PLT tidak berani cairkan. Harus tunggu direktur definitif. Alasannya karena dana yang mau dicairkan itu besar, sampai Rp30 triliun,” katanya.
Ironisnya, seluruh material seperti semen, keramik, besi hingga perlengkapan dapur disebut belum terbayar sepersen pun. Para pekerja dan pemilik material kini terus mempertanyakan hak mereka.
“Termasuk semen, keramik, besi, itu belum terbayar. Pekerja dan pemilik material semua sudah tanya-tanya. Kami ini sudah berutang ke mana-mana,” tegasnya.
Investor di Pohuwato mengaku berani membangun lebih dulu karena mendapat informasi bahwa dua minggu setelah pembangunan selesai dan aprisal dilakukan, dana akan langsung dicairkan.
“Informasinya selesai pembangunan, dua minggu langsung cair. Makanya kami berani jalan. Ini daerah 3T, kami berjuang bangun dari nol sampai selesai 100 persen,” ujarnya.
Lebih memprihatinkan lagi, muncul informasi bahwa jika pembayaran tak kunjung dilakukan, material bangunan yang telah terpasang bisa saja diambil kembali oleh pemiliknya. Kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.
“Kami ini investor, sudah bangun dari nol sampai permanen. Bahan-bahan dapur juga sudah kami adakan. Tinggal kewajiban pusat untuk membayar hak kami. Kami juga dituntut pekerja dan pemilik material. Tolong perhatikan kami yang sudah bersusah payah membangun SPPG di daerah tertinggal,” pintanya.
Erik sigit bangga korwil BGN Wilayah Pohuwato saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa persoalan pembayaran yang terjadi bukan hanya di daerah tersebut, melainkan menjadi isu secara nasional.
“Ini menjadi masalah di seluruh Indonesia, bukan hanya di Gorontalo, apalagi di Pohuwato. Karena yang menentukan pembayaran adalah Direktur Mitra dan Kerja Sama BGN,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya mengaku telah melakukan pendampingan appraisal dan seluruh proses administrasi telah dinyatakan selesai. Bahkan, hasil pendampingan tersebut sudah dilaporkan kepada pihak BGN.
“Jadi saat ini kami hanya menunggu arahan langsung dari BGN. Karena kapasitas kami di wilayah hanya sebatas melakukan pendampingan, sementara seluruh keputusan berada di BGN pusat,” imbuhnya.
Tim pers Siber Indonesia/D002
