DETEKSINEWS.ID, Bandung Kota – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah memperkuat kapasitas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) melalui konsultasi ke Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan studi tiru ke Pemerintah Kota Bandung.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bone Bolango, Risman Tolingguhu, yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah serta Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Dalam pertemuan bersama Direktorat Keuangan Daerah Kemendagri, rombongan memperoleh berbagai arahan terkait penguatan kelembagaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. Pembahasan meliputi pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme penetapan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian daerah, proses penagihan, hingga langkah-langkah penyelesaian apabila menghadapi hambatan administratif maupun ketidakpatuhan dari pihak terkait.
Wakil Bupati Bone Bolango, Risman Tolingguhu, menilai konsultasi tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata cara penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Arahan yang kami terima dari Kementerian Dalam Negeri menjadi bekal penting dalam memperkuat kelembagaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. Hal ini akan menjadi dasar untuk menyempurnakan sistem kerja serta meningkatkan efektivitas penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah di Kabupaten Bone Bolango,” ujar Risman.
Usai melakukan konsultasi di Kemendagri, rombongan melanjutkan agenda studi tiru ke Pemerintah Kota Bandung. Kunjungan tersebut diterima oleh jajaran Inspektorat Kota Bandung yang memaparkan berbagai praktik terbaik dalam pengelolaan penyelesaian kerugian daerah.
Berbagai inovasi yang dipelajari antara lain sistem koordinasi antarperangkat daerah, pengelolaan administrasi dan dokumen kerugian daerah, mekanisme monitoring tindak lanjut, pembagian tugas dalam tim, hingga strategi percepatan pemulihan kerugian daerah.
Menurut Risman, pengalaman Pemerintah Kota Bandung menjadi referensi penting yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Bone Bolango.
“Insyaallah, seluruh masukan dan praktik baik yang kami peroleh akan kami sesuaikan dengan kondisi Kabupaten Bone Bolango. Kami berharap proses penyelesaian kerugian daerah dapat berjalan lebih cepat, lebih tepat, serta semakin akuntabel sehingga mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Melalui konsultasi dan studi tiru tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango optimistis kapasitas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah akan semakin meningkat. Selain memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, langkah ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam setiap penyelesaian kerugian daerah serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional, efektif, dan berintegritas.
