DETEKSINEWS.ID, Gorontalo – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, memberikan pengarahan perdana yang membakar semangat seluruh pegawai di Wilayah Kerja Gorontalo.
Bertempat di Aula Kantor Operasional Wilayah Kerja Gorontalo, Selasa (14/07/2026), pengarahan ini menandai babak baru kemandirian instansi setelah resmi menempati gedung kantor operasional yang baru.
Didampingi Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo, Sarton Dali, Kakanwil menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras seluruh staf yang berhasil menyelenggarakan rangkaian acara peresmian kantor operasional dengan baik dan kondusif hingga dihadiri oleh berbagai instansi terkait.
Dalam arahannya, Mangatas Nadeak menegaskan bahwa keberadaan kantor operasional baru ini merupakan bukti nyata dari kemandirian KemenHAM di daerah, yang sebelumnya masih berbagi fasilitas dengan Kanwil Kemenkum.
“Ini semua adalah hasil kerja keras bersama, bukan karena kemampuan individu atau segelintir orang saja. Kita menunjukkan kemandirian. Momentum awal yang bagus ini harus kita jaga, karena jika langkah awal sudah bermasalah, akan sulit untuk memperbaikinya ke depan,”ujar Mangatas.
Ia juga menginstruksikan kepada wilayah lain, seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, untuk segera merampungkan proses penempatan kantor baru pada bulan ini demi optimalisasi realisasi anggaran yang sempat tertunda.
Selain memberikan apresiasi, Kakanwil juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran untuk menjaga marwah institusi di lingkungan kerja yang baru. Ia meminta dengan tegas agar tidak ada pegawai yang terlibat dalam masalah kedinasan maupun pribadi yang dapat mencoreng nama baik kementerian.
“Jangan sampai saya mendengar ada pegawai kita di sini yang terlibat narkoba atau judi online. Jaga nama baik kantor baru ini. Tolong fasilitas ini dimanfaatkan dengan baik dan jangan seenaknya,”tegasnya.
Ia juga mengingatkan dengan nada berkelakar namun serius agar area strategis kantor tidak disalahgunakan untuk kegiatan di luar kedinasan, seperti pemanfaatan area publik tanpa izin yang dapat mengaburkan identitas Kantor Wilayah KemenHAM.
Sebagai kementerian yang baru terpecah dan berdiri sendiri, Kakanwil menyadari bahwa masyarakat akan menaruh harapan yang sangat besar. Kantor operasional Gorontalo yang berada di area ramai diprediksi akan menerima banyak pengaduan dari masyarakat yang mencari keadilan.
Merespons hal tersebut, Mangatas menginstruksikan jajaran pengamanan dan seluruh staf untuk memberikan pelayanan yang humanis, responsif, dan tanpa sekat birokrasi.
“Jangan ada lagi bahasa ‘Bapak/Ibu, itu bukan bidang saya’ kepada masyarakat. Masyarakat tidak mau tahu urusan pembagian bidang. Tugas kita adalah mengarahkan, mengawal, dan melayani mereka dengan baik. Kita sedang disorot tajam oleh Komisi XII dan Komisi XIII DPR RI serta Kemenpan-RB terkait kehadiran nyata Kementerian HAM di tengah masyarakat,”tuturnya.
Untuk itu, Kakanwil memerintahkan seluruh pegawai untuk segera mempelajari dan menguasai Peraturan Menteri HAM (Permen HAM) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Laporan Dugaan Pelanggaran HAM. Mengingat latar belakang SDM yang beragam, ada yang berasal dari pemasyarakatan, imigrasi, maupun pindahan dari pemerintah daerah.
Ia memotivasi staf untuk terus belajar dan keluar dari zona nyaman, terlebih dengan rencana masuknya 13 personel P3K baru yang akan menciptakan iklim kompetisi positif di internal.
Menutup arahannya, Mangatas Nadeak menyoroti pentingnya fungsi Humas dan publikasi. KemenHAM sebenarnya telah melakukan banyak kerja nyata di lapangan, namun kerap kali kalah di ruang publik karena minimnya dokumentasi dan pemberitaan.
“Ibu Sekjen sudah menginstruksikan agar setiap Kanwil minimal memproduksi tiga berita dalam satu hari. Percuma kita bekerja keras kalau tidak diketahui masyarakat. Begitu ada isu viral di daerah, segera turun lapangan, foto, video, dan publikasikan agar kehadiran negara benar-benar dirasakan,”tutup Mangatas. (Tim Humas Wilker Gorontalo)
