DETEKSINEWS.ID, Gorontalo – Kantor Operasional Wilayah Kerja Gorontalo, Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah resmi beroperasi. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, Selasa (14/07/2026).
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari restrukturisasi kelembagaan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang membagi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian terpisah.
Kehadiran kantor operasional ini menegaskan komitmen Kementerian HAM untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, memastikan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di Gorontalo berjalan semakin efektif, responsif, dan profesional.
Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas hadirnya kantor operasional ini. Menurutnya, hal ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kehadiran negara dalam menjamin hak-hak masyarakat di daerah.
“Pemerintah Provinsi Gorontalo menyambut baik kehadiran kantor ini. Hal ini merupakan langkah yang sangat baik dalam memperkuat kehadiran negara. Kami berharap keberadaan kantor operasional ini semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi, serta sinergi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan berbagai program HAM, terutama dalam hal edukasi HAM, penguatan kapasitas aparatur, hingga pemantauan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan HAM di tengah masyarakat,”ujar Wagub Idah Syahidah.
Lebih lanjut, Wagub menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.“Pemerintah Provinsi Gorontalo senantiasa membuka pintu kolaborasi demi memastikan pembangunan kita tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjunjung tinggi harkat kemanusiaan,”tambahnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) KemenHAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, menjelaskan bahwa pembentukan kantor operasional ini adalah bagian dari upaya kementerian untuk mengoptimalkan jangkauan tugas di tiga provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
“Kami membawahi 35 kabupaten/kota di tiga provinsi. Dengan diresmikannya kantor operasional di Gorontalo ini, kami berharap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, lebih dekat, dan lebih solutif. Ini adalah ruang baru untuk membangun kepercayaan publik dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Gorontalo,”ungkap Mangatas Nadeak.
Mangatas Nadeak menambahkan bahwa kehadiran kantor operasional ini bertujuan untuk mempercepat respon terhadap kebutuhan masyarakat. Ia pun mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait fasilitas sarana dan prasarana.
“Dengan adanya kantor baru ini, kami berharap ke depan dukungan Pemerintah Daerah, khususnya bapak Gubernur, untuk membantu kami dalam hal pinjam pakai fasilitas sarana dan prasarana. Kami ingin bekerja dengan tenang agar dapat maksimal melaksanakan tugas demi kesejahteraan masyarakat Gorontalo,”ujar Mangatas.
Sementara itu, Kakanwil Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond Johanis Hendraputra Takasenseran, menegaskan bahwa meski secara organisasi kini berada dalam struktur kementerian yang berbeda pasca restrukturisasi, semangat kolaborasi tetap menjadi prioritas.
“Walaupun secara organisasi kita berada dalam struktur kementerian yang berbeda, semangat kebersamaan dan sinergi tidak pernah berubah. Kami berkomitmen untuk terus menjaga koordinasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”tutur Raymond.
Peresmian yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo, instansi vertikal, serta mitra kerja terkait. Dengan resminya operasional kantor ini, diharapkan Provinsi Gorontalo memiliki pusat koordinasi yang tangguh dalam mengawal nilai-nilai Hak Asasi Manusia, guna melahirkan inovasi dan pengabdian yang semakin berdampak bagi bangsa dan negara. (Tim Humas Wilker Gorontalo)
