POHUWATO, (deteksinews.id) –

Terkait polemik pemblokiran dana nasabah, tokoh masyarakat Pohuwato Ismail Hippi desak pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato agar membagi sahamnya ke Bank pemerintah lainnya didaerah tersebut.

Hal ini terungkap setelah Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan pihak Bank Sulut-Go di ruang rapat DPRD, Senin 07/03/2022.

Menurut Hi Cuu, nama panggilan Ismail Hippi, ketersinggungan Wakil Ketua ll DPRD Nirwan Due, dan  sempat bersitegang dengan pihak Bank Sulut-Go. Memberikan gambaran bila pihak  managemen  tak mampu menjabarkan masalah secara detail agar mudah dipahami.

Pimpinan Cabang Bank Sulutgo Marisa Hasan Hamid, kata Ismail Hippi, dalam  statementnya dihadapan anggota DPRD, seakan menyalahkan pemerintah daerah soal keterlambatan gaji ASN.

Bila sudah menyalahkan pemerintah,  Ismail Hippi meminta Pemkab Pohuwato untuk membagi sahamnya pada Bank Sulutgo, dan dibagi ke bank pemerintah lainnya.

Hal ini dikatakan Ismail Hippi saat berbincang dengan awak media, Minggu malam  (7/3)

Menurutnya, melihat saham Pemkab lainnya yang hanya berkisar pada angka dibawah Rp. 234 Juta, maka wajar bila saham Pemkab dibagi pada bank pemerintah lainnya.

Dengan angka nilai saham 17. 458.400.000, atau 2,14 persen maka Pemkab Pohuwato terang Ismail bisa membagi sahamnya ke Bank BRI, BNI dan Mandiri.

“Ini hemat saya saja, agar ada pemerataan terhadap perbankan yang ada di Pohuwato.” Terang Hi. Cuu

Masih kata Ismail, kehadiran bank BRI juga banyak memberikan kontribusi terhadap daerah, diantaranya dalam berbagai kegiatan daerah.

“Nah ini juga patut diperhitungkan.” Ungkap Ismail datar.

Dia berharap akan ada kebijakan seperti itu, sehingga tidak ada diskriminasi dalam penjualan saham atau pengikutsertaan saham milik daerah.

Diketahui Pemkab Pohuwato berada pada 10 besar dalam susunan pemegang saham di Bank Sulutgo.

Angka saham tertinggi berkisar 297 Milyar lebih atau berkisar 36 persen lebih dari jumlah saham yang ada.

(D001)