Sofyan ; “Padahal surat bupati  jelas sekali melarang alat berat beraktifitas sebab bisa merusak lingkungan, tapi Pak Kapolres tak melakukan langkah langkah hukum”

POHUWATO, (deteksinews.id) – Kepolisian Resort (Polres) Pohuwato kembali didesak sejumlah elemen organisasi untuk menseriusi perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan liar di wilayah tersebut.

Sejumlah elemen organisasi di Pohuwato dalam press release nya mendesak Kapolres Pohuwato AKBP. Joko Sulistiono, SH.,S.IK.,MH mundur dari jabatannya, karena dinilai tak serius menangani aksi perusakan lingkungan dan premanisme yang marak di wilayah tersebut.

Hal ini terungkap dalam pernyataan beberapa pimpinan organisasi melalui realesnya kepada sejumlah media, diantaranya Pimpinan LSM Pohuwato Watch, Sopyan Kune, yang dikirim Kamis malam (12/8) keredaksi.

Dalam realesnya, Sopyan menilai kinerja dan keseriusan Kapolres tidak optimal  melalui beberapa insiden di Pohuwato.

Diantaranya kata Sofyan, dengan surat Bupati Pohuwato yang jelas melarang aktifitas alat berat di areal tambang Pohuwato.

Tapi menurut Sofyan, disaat alat berat naik lagi ke areal tambang, Kapolres tak melakukan langkah langkah untuk menertibkan alat berat tersebut.

” Padahal surat bupati tersebut jelas sekali melarang alat berat beraktifitas sebab bisa merusak lingkungan, tapi Pak Kapolres tak melakukan langkah langkah hukum” Kata Sofyan ”

“Belum lagi kalau saya bicara soal Laporan Kami ke Polres terkait 5 Alat berat di Hulawa yang tak pernah di Proses Hukum” ulas Sofyan kecewa

Ketua BEM Fakultas Hukum Unipo  Ruly Daudpun angkat bicara terkait dampak kerusakan lingkungan.

Menurut Ruly seperti yang tertulis dalam realesnya,  bahwa keruhnya air pada  saluran irigasi beberapa hari belakangan menunjukkan ada aktifitas alat berat di areal tambang Marisa.

“Seharusnya untuk melindungi kepentingan para petani dan nelayan, Kapolres sudah harus ambil langkah, kalau tidak makin amburadul kondisi Pohuwato” Ungkap Rulli.

Selain BEM Fakultas Hukum UNIPO, Presiden LSM Labrak, Mohamad Alulu pun angkat bicara terkait hal yang sama.

Menurut lelaki yang akrab disapa Ahmad, bahwa Kapolres Pohuwato, AKBP. Joko Sulistiono, SH.,S.IK.,MH seperti tak serius memberantas aksi perusakan hutan dan premanisme di Pohuwato.

” Pasca kasus pengeroyokan Pendiri LSM Labrak, Sonni Samoe, di saat kami melaksanakan unjuk rasa pada hari senin itu, ada sekelompok preman yang berusaha mengintimidasi kami, tapi Pihak Kepolisian seperti tak tegas, malah kami yang di minta diam pada saat itu, padahal hak azasi kami untuk menyampaikan pendapat sudah jelas ” Kata Ahmad ”

Apalagi saat ini di Desa Hulawa ada palang yang sengaja dijaga para preman untuk melarang siapapun yang membawa kamera ke areal tambang, aksi premanisme ini seperti terorganisir dan seolah dibiarkan, Pihak Aparat seperti tak punya wibawa” Ketusnya

Pimpinan Serikat Pemuda Peduli Rakyat (SEPAKAT) Mahmudin Mahmud memiliki pandangan yang sama juga terkait penanganan kasus perusakan lingkungan.

Menurut Mahmudin sampai sekarang ada aktifitas pembabatan hutan untuk kegiatan tambang liar di Taluditi dan Hulawa yang mengancam keberadaan bendungan Randangan, tapi sampai saat ini tak ada tindakan ril yang diambil oleh pihak kepolisian ” Ada video naiknya alat berat ke areal tambang dan dihadang oleh masyarakat Taluduyunu, lalu ada yang terlihat bawa sajam, ini kan menunjukkan aksi perusakan hutan dan premanisme seolah dibiarkan menjamur” Kata Mahmudin ” Tindakan Kapolres apa? ”

Akhirnya 4 pimpinan organisasi ini sepakat menilai bahwa Kapolres Pohuwato AKBP. Joko Sulistiono, SH.,S.IK.,MH tak serius menangani aksi Perusakan Lingkunga dan Premanisme di Pohuwato ” Kami mendesak yang bersangkutan segera mundur, Pohuwato butuh Kapolres yang tegas menegakkan hukum, demi ketertiban dan keadilan di Pohuwato” Tutup mereka serentak. (Dika/D001)