Muzamil Hasan
POHUWATO, (deteksinews.id) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato akan membentuk tim untuk menseriusi percepatan pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di daerah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Pohuwato Idris Kadji menyampaikan adanya keseriusan dalam pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Senin(12/72021).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ingin membentuk tim gabungan dalam pengurusan WPR dan IPR, dan melibatkan tim diantaranya dari tokoh masyarakat, penambang, aktivis dan Lsm, serta pemerintah dan DPR.
Tim ini bertugas mempresure hadirnya izin WPR dan akan mengurus pertambangan yg saat ini banyak menuai kontroversi.
Harapan Idris Kadji, ketika itu sudah di bentuk maka akan ada titik terang keseriusan bila tim ini sudah di bentuk.
“Kami di komisi III sudah menghubungi Kementerian cuman masih di tolak karena adanya pandemi saat ini dan belum menerima yang dari luar daerah.” Terang Idris
Menurut pernyataan Staf Gubernur Biro Hukum kata Idris, berkas permohonan itu sudah dikirim ke-kementerian.
Saran DPRD urai Kadji, dicarikan solusi untuk kepentingan bersama dan mengundang semua elemen masyarakat penambang untuk mengevaluasi sudah sejauh mana proses WPR dan IPR.
Idris Kadji berharap, mari sama-sama saling menjaga, dipersilahkan menambang tapi tetap memperhatikan lingkungan.
“Agar pada persoalan ini tidak ada yang merasa rugi dan juga di rugikan.”Pungkas Idris Kadji saat menerima Aksi unjuk Rasa LSM Labrak.