Deteksinews.id, Gorontalo – Kehadiran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia diharapkan memperkuat pelaksanaan tugas dan mempercepat pencapaian program kerja. Karena itu, seluruh jajaran diminta membangun kerja sama, meningkatkan kompetensi, dan memastikan setiap pegawai memahami tanggung jawabnya.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, saat memimpin apel kerja secara virtual dari kediaman masing-masing, Jumat (2/10/2026).
Apel kerja dalam skema bekerja dari rumah atau work from home (WFH) itu diikuti seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, di lingkungan Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah serta Wilayah Kerja Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Mangatas meminta para pimpinan bidang dan koordinator wilayah memberikan arahan, pendampingan, serta pembelajaran kepada PPPK yang baru bergabung. Pegawai baru diharapkan aktif bertanya kepada atasan, mempelajari prosedur kerja, dan memahami tugas serta fungsi unit masing-masing.
Menurutnya, penambahan personel perlu diikuti pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang efektif. Dengan demikian, kekuatan baru tersebut dapat membantu mempercepat penyelesaian program sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.
Ia juga mengingatkan pentingnya penguasaan dasar-dasar HAM, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Pemahaman tersebut diperlukan agar setiap pegawai mampu memberikan penjelasan dan merespons persoalan masyarakat secara tepat.
Mangatas meminta seluruh pegawai menghindari sikap saling melempar tanggung jawab ketika menghadapi persoalan. Setiap kendala harus dikomunikasikan dan diselesaikan bersama dengan tetap berpedoman pada aturan.“Belajar, tanya sama atasannya. Apa kira-kira tidak tahu, tanya,”pesannya kepada jajaran.
Selain penguatan kapasitas pegawai, Mangatas meminta seluruh bidang menyusun rencana kegiatan Oktober secara terukur dan segera menjalankan program yang telah disiapkan. Percepatan pelaksanaan diperlukan agar target kerja dapat dicapai sebelum batas waktu pelaksanaan anggaran.
Apel tersebut menjadi momentum konsolidasi bagi jajaran KemenHAM di tiga wilayah untuk memperkuat disiplin, meningkatkan kompetensi, serta membangun kolaborasi dalam menjalankan tugas perlindungan dan pemajuan HAM.
Dengan pembagian tugas yang tepat dan pendampingan berkelanjutan, PPPK diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan berkontribusi nyata terhadap kinerja organisasi. (Tim Humas Wilker Gorontalo)
