Deteksinews.id, GORONTALO – Persoalan rujukan pasien, administrasi BPJS Kesehatan, hingga kerahasiaan medis menjadi sorotan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo dalam evaluasi penguatan kapasitas HAM bagi aparatur kesehatan. KemenHAM menegaskan, kendala administratif tidak boleh mengabaikan hak pasien untuk memperoleh pelayanan, terutama dalam kondisi gawat darurat.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Evaluasi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan di Provinsi Gorontalo, yang berlangsung di Kantor Wilker KemenHAM Gorontalo, Rabu (18/11/2026).
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, mengatakan pelayanan kesehatan bukan semata-mata menyangkut tindakan medis, melainkan juga bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang.“Pokoknya layani dulu. Persoalan persyaratan administrasi dapat diselesaikan kemudian,” tegas Sarton dalam rapat evaluasi tersebut.
Menurutnya, tenaga kesehatan perlu mengutamakan kebutuhan medis pasien, khususnya dalam situasi darurat. Persoalan administrasi harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku tanpa menghambat penanganan awal yang dibutuhkan pasien.
Selain itu, Sarton menyoroti persoalan rujukan pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan, tetapi menghadapi kendala ketika dipindahkan ke fasilitas kesehatan lain. Padahal, rujukan diperlukan ketika fasilitas kesehatan sebelumnya tidak memiliki kemampuan atau sarana medis yang memadai.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dikomunikasikan dan dievaluasi bersama agar pasien tidak kehilangan akses terhadap pelayanan yang dibutuhkan. Koordinasi antarfasilitas kesehatan juga perlu diperkuat untuk memastikan proses rujukan berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan medis pasien.
Aspek lain yang menjadi perhatian ialah perlindungan kerahasiaan identitas dan informasi medis pasien. Sarton mengingatkan tenaga kesehatan agar menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP), kode etik, dan ketentuan yang berlaku, sekaligus memastikan setiap pasien memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pelayanan.
Persoalan BPJS Kesehatan juga menjadi pembahasan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan administrasi, prosedur pelayanan, dan kewenangan masing-masing pihak berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara pasien dan petugas fasilitas kesehatan.
Karena itu, Sarton mendorong penguatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar informasi mengenai hak dan kewajiban peserta, prosedur pelayanan, serta ketentuan penjaminan dapat disampaikan secara jelas kepada masyarakat maupun tenaga kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Fasilitas kesehatan diharapkan memastikan informasi kontak pengaduan selalu diperbarui sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan melalui saluran yang tepat.
Sementara itu, Penyuluh Hukum Ahli Muda, Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah Wilker Gorontalo, Ira Pakaya menambahkan rapat tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program penguatan kapasitas HAM bagi aparatur kesehatan sepanjang 2026. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan perbaikan metode, materi, dan jangkauan program pada 2027.
Ira mengatakan masukan dari instansi kesehatan diperlukan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan kegiatan sekaligus merumuskan langkah penguatan pemahaman HAM yang lebih efektif. Menurutnya, edukasi HAM perlu menjangkau lebih banyak tenaga kesehatan, termasuk petugas di unit pelaksana teknis (UPT), puskesmas, dan rumah sakit yang berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari.
“Dengan perluasan jangkauan tersebut, pemahaman mengenai hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan diharapkan tidak hanya diterima oleh perwakilan instansi, tetapi juga diterapkan dalam praktik pelayanan sehari-hari,” kata Ira Pakaya.
Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, Yusna Mohamad, menyambut baik pelaksanaan evaluasi tersebut. Ia berharap kegiatan penguatan kapasitas HAM dapat kembali dilaksanakan dengan materi yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Ia juga mendorong KemenHAM melakukan kunjungan langsung ke puskesmas untuk mendengarkan berbagai persoalan, tantangan, dan masukan dari tenaga kesehatan terkait pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pendekatan langsung ke fasilitas kesehatan dapat membantu mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus menjadi ruang pertukaran informasi antara KemenHAM dan tenaga kesehatan.
Melalui evaluasi ini, KemenHAM Gorontalo berharap sinergi dengan dinas kesehatan, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait semakin kuat. Masukan yang dihimpun akan menjadi bahan penyempurnaan program penguatan kapasitas HAM pada 2027, dengan tetap memperhatikan arahan pimpinan pusat.
Upaya tersebut diharapkan mendorong pelayanan kesehatan di Gorontalo yang tidak hanya memenuhi standar medis, tetapi juga menjamin penghormatan terhadap hak, privasi, dan martabat setiap pasien. (Tim Humas Wilker Gorontalo)










