DETEKSINEWS.ID, Gorontalo – Suasana akrab dan penuh kekeluargaan mewarnai akhir kunjungan kerja Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, di Provinsi Gorontalo. Sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan jamuan perpisahan spesial berupa sarapan Nasi Kuning khas Gorontalo, di Ruang Tunggu VIP Bandara Djalaluddin Tantu, Kamis (2/4/2026) pagi.

Jamuan yang berlangsung santai ini menjadi simbol apresiasi Pemprov Gorontalo atas dedikasi MenHAM selama melakukan serangkaian agenda kerja di daerah tersebut.

Hadir mendampingi Menteri, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, jajaran Pejabat dari KemenHAM RI, Kakanwil KemenHAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo, Amir Hadju larut dalam obrolan hangat sembari menikmati hidangan lokal.

Nasi kuning bagi masyarakat Gorontalo bukan sekadar menu sarapan, melainkan simbol doa dan rasa syukur.
MenHAM Natalius Pigai tampak menikmati sajian nasi kuning lengkap dengan pelengkap khasnya, seperti abon ikan cakalang dan sambal roa.

Di sela-sela santap pagi, Menteri Pigai sempat berdiskusi ringan mengenai potensi kearifan lokal Gorontalo dalam mendukung penguatan budaya HAM di tingkat akar rumput.

Natalius Pigai pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat yang ia terima sejak hari pertama menginjakkan kaki di Gorontalo.

“Keramahtamahan masyarakat Gorontalo luar biasa. Rasa nasi kuning ini akan menjadi kenangan manis yang saya bawa kembali ke Jakarta. Ini adalah cermin harmoni dan pemenuhan hak dasar manusia melalui pangan dan budaya,”ujar Natalius Pigai sesaat sebelum menuju pesawat.

Kunjungan kerja MenHAM di Gorontalo kali ini merupakan bagian dari upaya kementerian untuk memberikan penguatan kapasitas HAM sekaligus memastikan program-program perlindungan hak asasi manusia menjangkau wilayah luar Jawa. Tepat pukul 09.00 WITA, MenHAM Natalius Pigai beserta rombongan resmi meninggalkan Bandara Djalaluddin Tantu menuju Jakarta dengan membawa catatan penting untuk pembangunan HAM nasional yang lebih inklusif. (Tim Humas Wilker Gorontalo)