Pohuwato, Gorontalo – Dugaan praktik nakal oleh sejumlah kontraktor kembali mencuat di Kabupaten Pohuwato, tepatnya di Kecamatan Randangan. Tim investigasi yang terdiri dari masyarakat dan pemuda mahasiswa setempat menemukan adanya proyek dengan anggaran mencapai Rp13,8 miliar yang diduga kuat menggunakan BBM subsidi jenis solar.

Salah satu warga asli Kecamatan Randangan, Mahmudin Mahmud, mengungkapkan bahwa hasil investigasi mereka mengarah pada proyek yang berada di bawah tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Sulawesi II (BWSS II).

“Kami sudah melakukan investigasi. Proyek yang dibawah langsung oleh BWSS II ternyata masih ada hal-hal yang di luar koridor aturan,” ujarnya.

Mahmudin menegaskan bahwa berdasarkan Lampiran II Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 191 Tahun 2022, penggunaan BBM bersubsidi (JBT Solar) secara tegas dilarang untuk kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan konstruksi (termasuk proyek pemerintah). Larangan tersebut juga mencakup alat berat, truk proyek, serta kendaraan operasional proyek.

“Sudah jelas larangannya. Maka kami mendesak aparat kepolisian, khususnya Polres Pohuwato, untuk menelusuri dari mana asal BBM subsidi jenis solar ini mereka dapatkan dan gunakan dalam proyek tersebut. Kami juga mendesak agar pihak kontraktor diproses sesuai hukum,” tegas Mahmudin.

Lebih jauh, Mahmudin juga menyampaikan kritik keras terhadap Kepala BWSS II. Ia menilai pimpinan lembaga tersebut tidak becus dalam melakukan pengawasan proyek, apalagi setelah sebelumnya terjadi insiden arogansi terhadap massa aksi di lapangan.

“Setelah insiden arogansi kemarin, ternyata pengawasan proyek juga amburadul. Lebih baik Kepala BWSS II angkat kaki dari Provinsi Gorontalo. Kami juga mendesak Kementerian PUPR untuk segera mencopot jabatan Kepala BWSS II,” tutupnya.

Hingga berita ini di publish, belum ada konfirmasi ke pihak terkait, baik kontraktor pelaksana maupun pihak BWSS II

MF- D002