Nama Moh.Suryansyah R.Waraga
Asal : Cab Limboto
Implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Indonesia adalah langkah signifikan dalam upaya pemerintah menyediakan akses perumahan yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, seperti setiap kebijakan besar, Tapera juga membawa dampak dan konsekuensi yang perlu dicermati, terutama dalam industri properti.
Terakit Keberlanjutan dan Aksesibilitas Tapera ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Program ini menyediakan platform bagi pekerja untuk menabung demi memiliki rumah, dengan dukungan dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Secara teoritis, ini adalah langkah progresif yang dapat mengurangi defisit perumahan yang selama ini menjadi masalah kronis di Indonesia. Namun, tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar dikelola dengan transparan dan efektif.
Jika tidak, potensi besar dari Tapera dapat berbalik menjadi beban bagi pekerja dan perusahaan, serta tidak memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan perumahan.
Dampak Tapera terhadap Industri Properti berdasarkan perspektif industri properti, yakni memiliki potensi untuk mendorong permintaan terhadap perumahan, terutama di segmen menengah ke bawah.
Ini bisa menjadi katalis bagi pengembang properti untuk lebih fokus pada pembangunan perumahan yang terjangkau, yang selama ini mungkin kurang diminati karena margin keuntungan yang lebih rendah dibandingkan segmen premium. Namun, dengan adanya Tapera, pengembang mungkin menghadapi tekanan untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi terkait Tapera tidak membebani pengembang secara berlebihan, sehingga industri properti tetap bisa berkembang dengan sehat.
Pengembang juga harus lebih inovatif dalam merancang produk perumahan yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kritis Terhadap Pelaksanaan Tapera :
Kritik utama yang harus diajukan adalah terkait pelaksanaan dan pengawasan Tapera. Sejarah pengelolaan dana publik di Indonesia seringkali diwarnai oleh isu-isu korupsi dan inefisiensi. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan harus diterapkan sejak awal.
Pengelolaan dana Tapera harus melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari pekerja dan pengembang properti, untuk memastikan kepentingan semua pihak terwakili dengan adil.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan kewajiban terkait Tapera perlu ditingkatkan. Tanpa pemahaman yang baik, program ini berisiko disalahpahami dan tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan dari masyarakat.
Untuk itu Industri properti harus siap beradaptasi dengan perubahan ini, sementara pemerintah perlu memastikan regulasi yang adil dan efektif. Dengan demikian, kita bisa berharap bahwa Tapera benar-benar menjadi solusi bagi masalah perumahan di Indonesia, bukan sekedar janji manis yang tidak terealisasi.
