Gorontalo– DETEKSINEWS.ID-Demi peningkatan kualitas pelayanan publik, Tim Balitbang Kemenkumham Republik Indonesia menggelar Monitoring dan Evaluasi di Lapas Kelas IIA Gorontalo.
Tim Monitoring dan Evaluasi yakni; Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Andi Nurka, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan, Syarifudin, serta Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Bintang Napitupulu.
Tim yang didampingi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Bagus Kurniawan, itu diterima lamgsung Ka Lapas Kelas IIA Gorontalo, Indra S. Mokoagow, serta pejabat struktural lainnya di ruang kerjamya, Selasa (09/08) Siang tadi.
Ketua Tim Monev Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indels Kepuasan Masyarakat (IKM), Syarifudin, memgatakan, kualitas pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Gorontalo diukur berdasarkan hasil survey IPK dan IKM yang merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur dalam penilaian suatu instansi atau lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“IPK dan IKM juga menjadi dasar bagi UPT dan Kanwil di Kementerian Hukum dan HAM untuk diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayaj Bersih Bebas Melayani (WBBM),” imbuh Syarifudin
Dikatakan Syarifudin, ada hal menarik dan istimewa dari data hasil survey IPK dan IKM selama 7 bulan di Lapas Kelas IIA Gorontalo.
“Dengan responden yang berbeda, berdasarkan hasil survey IPK dan IKM, Lapas Kelas IIA Gorontalo meraih nilai sempurna atau diangka 17,50 baik triwulan pertama maupun ditriwulan kedua ditahun 2022 ini,” jelas Syarifudin.
Menurutnya, angka ini sebuah pencapaian pelayanan publik yang sempurna. Syarifudin mengaku baru kali ini terjadi di Lapas Kelas IIA Gorontalo.
“Oleh karena itu, kami berharap pencapaian kualitas pelayanan ini harus dapat dipertahankan pada masa masa yang akan datang,” ucapnya berharap.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Andi Nurka mengungkapkan, survei IKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Survei IPK adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang persepsi korupsi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
“Berdasarkan hasil survei dengan responden adalah masyarakat pengguna layanan, menempatkan Lapas Kelas IIA Gorontalo berada pada nilai yang sempurna. Tentunya hal ini sebuah terobosan yang patut dipertahankan dan hanya dapat dicapai dengan sinergitas seluruh aparatur,” pungkasnya. ##D001
