DETEKSINEWS.ID, Gorontalo – Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Wilker KemenHAM) Gorontalo, Kantor Wilayah KemenHAM Sulawesi Tengah, Sarton Dali, menekankan pentingnya penguatan kinerja, kolaborasi, kemampuan analisis hukum dan analisis Hak Asasi Manusia (HAM), serta inisiatif dalam bekerja kepada seluruh jajaran.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat internal di ruang rapat Kantor Operasional Wilker KemenHAM Gorontalo, Senin (31/08/2026).
Dalam arahannya, Sarton meminta jajaran untuk aktif mengikuti agenda yang diselenggarakan oleh pusat, termasuk kegiatan melalui Zoom terkait kajian proyeksi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Menurutnya, keterlibatan dalam kegiatan pusat menjadi bagian penting untuk memperluas wawasan dan memastikan informasi kebijakan dapat dipahami hingga tingkat wilayah.
Sarton juga memberikan perhatian khusus terhadap dokumentasi dan publikasi kegiatan. Ia meminta setiap kegiatan di wilayah tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga didokumentasikan melalui video dan disampaikan kepada kementerian sebagai bahan publikasi.
Menurutnya, berbagai tayangan yang dipublikasikan oleh kementerian merupakan kontribusi dari kantor wilayah maupun kantor pusat. Karena itu, jajaran di wilayah perlu meningkatkan kualitas dokumentasi agar kegiatan yang telah dilaksanakan dapat menjadi sarana penyebarluasan informasi mengenai kerja-kerja Kementerian Hak Asasi Manusia.
“Dokumentasi kegiatan harus menjadi salah satu wadah penyebaran informasi terkait kegiatan yang dilakukan Kementerian Hak Asasi Manusia,”tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Sarton menekankan agar seluruh kelompok kerja memperhatikan target kinerja masing-masing. Ia mengingatkan bahwa penurunan capaian kinerja wilayah dapat berdampak terhadap penilaian organisasi.
Karena itu, menurutnya, diperlukan kolaborasi dan peningkatan kualitas proses kerja, terutama dalam hal pelaporan. Ia menilai kelengkapan laporan kegiatan menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan capaian kinerja.“Ketika nilai kita turun, otomatis akan memengaruhi capaian yang kita terima. Kita jangan sampai hal itu terjadi. Karena itu, kolaborasi harus ditingkatkan dan proses kerja harus diperkuat,”jelasnya.
Sarton juga meminta setiap pengelola kegiatan dan anggaran mulai mempersiapkan laporan secara berkala, mengingat organisasi telah memasuki triwulan ketiga. Berbagai laporan terkait isu disabilitas, anak, pelayanan HAM, maupun pelaksanaan program di daerah harus dipersiapkan secara tertib.
Salah satu penekanan utama Sarton dalam rapat tersebut adalah pentingnya meningkatkan kemampuan analisis hukum dan analisis HAM. Ia mengingatkan bahwa berbagai program seperti Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), maupun kegiatan lainnya pada akhirnya memiliki keterkaitan dengan proses analisis HAM.
Karena itu, jajaran tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif, tetapi juga harus memahami substansi dari pekerjaan yang dilakukan.“Jangan hanya mengejar target, tetapi kita tidak memahami inti pekerjaan kita. Dari namanya saja kita sudah menganalisis. Karena itu, kemampuan analisis harus terus diperkuat,”katanya.
Ia mendorong setiap kelompok kerja untuk secara mandiri menghasilkan kajian sederhana mengenai isu-isu HAM yang berkembang. Kajian tersebut, kata dia, dapat dilakukan secara rutin sehingga jajaran terbiasa mengidentifikasi persoalan, mencari referensi, melakukan analisis, dan menghasilkan rekomendasi.
Sarton juga mendorong jajaran untuk memperbanyak literatur serta memanfaatkan teknologi secara bijak dalam proses pembelajaran dan penyusunan kajian.“Tidak perlu menunggu diperintah. Kita harus punya inisiatif sendiri. Kalau kita punya inisiatif dalam bekerja, hasilnya akan lebih baik karena kita memahami apa yang kita kerjakan,”ujarnya.
Dalam konteks analisis hukum, Sarton menilai perlu adanya kolaborasi yang lebih kuat antara analis HAM dan perancang peraturan perundang-undangan. Ia mencontohkan proses pembahasan rancangan peraturan daerah yang harus dilihat bukan hanya dari aspek teknik pembentukan peraturan, tetapi juga dari perspektif pemenuhan dan penghormatan HAM.
Menurutnya, analisis terhadap sebuah pasal perlu mempertanyakan tujuan, sasaran, objek pengaturan, pihak yang bertanggung jawab, potensi kelemahan, serta dampaknya terhadap masyarakat.“Hal-hal seperti ini harus kita lihat dari perspektif HAM, yaitu bagaimana penghormatan terhadap hak asasi dan bagaimana produk hukum yang dihasilkan tidak justru merugikan hak-hak masyarakat,”jelas Sarton.
Ia menambahkan, penguasaan terhadap ilmu analisis hukum dan HAM akan membuat jajaran mampu memberikan masukan yang lebih konkret terhadap berbagai kebijakan di daerah. Olehnya, Sarton meminta seluruh jajaran, termasuk pegawai yang baru bergabung, untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dengan meningkatkan kapasitas dan memahami tugas masing-masing.
Sarton mengingatkan agar arahan pimpinan, materi pelatihan, petunjuk teknis, serta berbagai informasi yang telah diberikan tidak sekadar dibaca, tetapi benar-benar dipelajari dan diterapkan dalam pekerjaan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan melekat, pemenuhan administrasi, disiplin, serta kesiapsiagaan setiap pegawai dalam menjalankan tugas. Menurutnya, informasi yang dibagikan kepada jajaran sengaja dibuat luas agar seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan dan pekerjaan organisasi.
“Tujuannya supaya kita semua punya informasi. Ketika ada pimpinan atau tamu datang, kita tidak perlu lagi mulai dari awal. Informasinya sudah kita pahami dan tinggal kita sajikan,”ungkapnya.
Sarton turut meminta jajaran untuk aktif dalam kegiatan di Desa/Kelurahan Sadar HAM serta berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia menilai kegiatan di tingkat masyarakat harus mampu menggali persoalan konkret yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat. Permasalahan yang ditemukan di lapangan kemudian dapat menjadi bahan analisis dan penyusunan rekomendasi.
Dengan demikian, keberadaan jajaran KemenHAM di daerah tidak sekadar menjalankan kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat.
Menutup arahannya, Sarton kembali mengingatkan seluruh jajaran agar bekerja secara kolaboratif, meningkatkan kompetensi, menjaga capaian kinerja, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada inisiatif dan hasil.
Ia berharap kesiapan organisasi semakin kuat dalam menghadapi berbagai agenda dan tuntutan kerja ke depan, termasuk melalui digitalisasi kegiatan serta penguatan dokumentasi dan pelaporan.“Dengan kesiapan yang kita bangun bersama, kita berharap seluruh kegiatan dapat berjalan lebih baik dan semakin terdigitalisasi,”pungkasnya. (Tim Humas Wilker Gorontalo)
