DETEKSINEWS.ID, Gorontalo – Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan 5.000 masyarakat di Provinsi Gorontalo pada 1 April kemarin mendapat apresiasi tinggi dari pusat. Kesuksesan ini dinilai menjadikan Gorontalo sebagai mercusuar dan role model nasional dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap HAM dan kemandirian bangsa.
Kegiatan ini disebut sebagai standar baru (benchmark) bagi pelaksanaan program serupa di seluruh Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang digelar di Aula Pengayoman Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Gorontalo, Kamis (2/4/2026).
Rapat ini dihadiri oleh jajaran pimpinan pusat Kementerian HAM, termasuk Direktur Penguatan Kapasitas HAM, Komunitas dan Pelaku Usaha (MKPU), Giyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Ratih Ekarini Savitri, Kepala Biro Umum, Protokol, dan Hubungan Masyarakat, Pungka M. Sinaga.
Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Internasional, Stanislaus Wena, Kepala Kantor Wilayah, Mangatas Nadeak, dan Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo, Sarton Dali, serta jajaran dari KemenHAM RI dan Kanwil Sulawesi Tengah, Wilker Gorontalo, dan Wilker Sulawesi Utara.
Direktur Penguatan Kapasitas HAM, Komunitas dan Pelaku Usaha (MKPU), Giyanto, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kelancaran acara yang melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), dan jajaran Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, serta Wilayah Kerja (Wilker) Gorontalo dan Sulawesi Utara.
“Ini bukan hajat kecil. Menghadirkan empat ribu lebih peserta dan berkolaborasi dengan Pemda serta kampus adalah pencapaian luar biasa. Kami sangat mengapresiasi perhatian Bapak Gubernur, bahkan penyambutan adat di kediaman beliau mencerminkan kearifan lokal yang tinggi dan masyarakat Gorontalo yang modern namun tetap agamis,”ujar Giyanto.
Ia juga mendorong jajaran Kanwil untuk tidak ragu dalam mengusulkan anggaran program besar di masa depan. Mengingat anggaran direktif MKPU tahun ini mencapai Rp76 Miliar, kolaborasi aktif dari wilayah sangat dibutuhkan agar peran Kementerian HAM dapat dirasakan langsung oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas.
Meski secara substansi berjalan sangat baik, rapat evaluasi juga menyoroti aspek teknis dokumentasi. Menteri HAM berpesan agar dokumentasi kegiatan ke depan lebih menonjolkan antusiasme masyarakat dan euforia audiens ketimbang hanya fokus pada figur pimpinan.
“Pak Menteri ingin melihat antusiasme rakyat. Ke depan, teknik pengambilan video harus lebih luas, mungkin menggunakan teknologi drone agar seluruh audiens terlihat. Pemberitaan juga harus lebih detail menggambarkan siapa saja yang hadir agar publik mendapat gambaran utuh,”tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri HAM, Stanislaus Wena, menekankan bahwa Menteri HAM memberikan perhatian khusus pada Gorontalo. Menurutnya, pembangunan tidak hanya soal ide teknokratik dan fiskal, tetapi soal kesadaran kolektif.
“Gorontalo bisa jadi role model untuk seluruh provinsi di Indonesia. Pak Menteri sangat kagum melihat kemandirian pangan di sini; tidak ada jengkal tanah yang tidak ditanami. Jika kemandirian ini dibarengi dengan kesadaran HAM yang mandiri, cita-cita Indonesia Maju 2045 akan lebih cepat tercapai,”ungkap Stanislaus.
Sekretaris Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Ratih Ekarini Savitri, mengungkapkan rasa bangganya atas dedikasi tim yang mampu menggerakkan 5.000 orang dalam waktu singkat. Ia membeberkan bahwa tantangan terbesar adalah manajemen logistik dan anggaran yang sangat masif.
“Mengatur 5.000 orang itu tidak mudah. Kami melakukan inovasi pra-acara dengan memberikan penguatan materi melalui musik dan kuis yang relevan dengan Gen Z agar peserta tidak jenuh. Ini akan menjadi prototipe atau contoh bagi kantor wilayah lain di seluruh Indonesia,”ungkap Ratih.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi erat antara pusat, wilayah kerja (wilker), pihak universitas, hingga pemerintah provinsi yang mampu meredam berbagai kendala di lapangan, termasuk memastikan keamanan acara.
Sementara itu, Kepala Biro Umum, Protokol, dan Hubungan Masyarakat, Pungka M. Sinaga, dalam sambutannya menekankan evaluasi ini menyimpulkan bahwa kunci sukses acara berskala besar tersebut bukanlah pada jumlah personel, melainkan kekompakan dan komunikasi yang solid.
“Bukan karena banyak jumlahnya, tapi kompaknya, sehati sepikir, maka selesailah tugas itu. Di Monas saja, kita hanya dengan lima personel protokol bisa meng-handle acara besar. Itulah mentalitas yang kita bangun di Kementerian HAM,”tambah Pungka M. Sinaga.
Ia juga memuji pelaksanaan acara di Gorontalo sebagai salah satu yang terbaik dari sisi teknis, protokoler, dan representasi tempat.
Di saat yang sama, Kakanwil Mangatas Nadeak menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pusat menjadikan Gorontalo tuan rumah event besar ini. Ia berharap keberhasilan ini menjadi pemicu peningkatan status wilayah kerja di masa mendatang.
“Kesuksesan ini adalah kesuksesan kementerian baru kita. Kami berharap pola kerja yang melayani dan kolaboratif ini terus berlanjut, sehingga kehadiran KemenHAM benar-benar menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat,”tukas Mangatas.
Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo, Sarton Dali, menyampaikan bahwa kehadiran Menteri di Bumi Serambi Medinah ini merupakan mimpi yang sudah dirancang sejak akhir tahun 2025.
“Alhamdulillah, mimpi kami menghadirkan pak Menteri ke Gorontalo terealisasi tahun ini. Kami berterima kasih atas keterbukaan pak Kakanwil dalam pengelolaan anggaran dan keleluasaan bagi kami di wilayah kerja untuk berkreasi,”pungkas Sarton.
(Tim Humas Wilker Gorontalo)
