Ismail Hippy : “DPD LA HAM Pohuwato minta DPRD tak hanya fokus Evaluasi tenaga kerja di perusahaan tambang
DETEKSINEWS ID, POHUWATO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato diminta fokus pada persoalan tenaga kerja ( naker) pada semua perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Hal ini di tegaskan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Aliansi Indonesia – Lembaga Swadaya Masyarakat (LAHM) Kabupaten Pohuwato, Ismail Hippy, Senin (29/12/25) saat menghubungi deteksinews.id sekaligus mengirimkan realesenya.
Dalam realesenya, LA HAM Pohuwato memberikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Pohuwato atas keberhasilan menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait isu ketenagakerjaan dengan mengundang pihak perusahaan tambang emas, PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan Merdeka Gold.
Namun dalam keterangan pada realesenya, Ketua DPD LA HAM Pohuwato Ismail menekankan agar langkah evaluasi ini tidak berhenti hanya pada sektor pertambangan.
Ismail meminta DPRD bersikap adil dengan turut menekan dan mengevaluasi kebijakan tenaga kerja di berbagai sektor perusahaan lain yang beroperasi di wilayah Pohuwato.
Sektor lain kata Ismail Hippy, juga perlu dievaluasi, sehingga terkesan adil dan tidak diskriminasi dalam pelaksanaan di lapangan.
Ismail menyebutkan sejumlah perusahaan dari sektor perkebunan hingga ritel yang juga perlu mendapatkan perhatian serius dari para wakil rakyat, di antaranya,
Sektor Perkebunan Sawit: PT BJA, IGL, BTL, STN, dan LIL.
Sektor Ritel, Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret.
Begitu juga kata Ismail, sektor Lainnya antara lain, perusahaan MNS dan perusahaan jagung yang berlokasi di Kecamatan Paguat.
“Jangan hanya semata-mata menekan pihak perusahaan pertambangan emas. Perlu juga mengevaluasi tenaga kerja di perusahaan sawit, ritel, hingga perusahaan jagung di Paguat,” tegas Ismail dalam keterangannya.
Kritik Keras untuk Disnakertrans
Selain menyasar pihak swasta, Ismail juga melontarkan kritik tajam kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pohuwato. Ia menilai instansi tersebut belum bekerja maksimal dalam memantau kondisi riil di lapangan.
“Kami meminta DPRD menekan OPD terkait seperti Disnakertrans. Jangan hanya melaporkan hal yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan atau hanya sekadar membuat ‘iklan’ yang tidak terbukti dalam perekrutan tenaga kerja,” ujarnya.
Ia berharap Disnakertrans lebih proaktif dan tidak hanya “menunggu bola” atau bekerja dari balik meja. Menurutnya, kinerja OPD harus benar-benar mendukung program Bupati dalam menciptakan lapangan kerja secara nyata, bukan sekadar untuk mencari citra.
“Kalau benar-benar ingin membantu program Bupati, bantulah dengan baik, bukan untuk cari muka,” pungkasnya.
Rels-D002
