Muzamil Hasan
Di tengah kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran, khususnya dalam belanja aparatur negara patut diapresiasi.
Mirisnya, langkah sejumlah pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato justru menimbulkan beragam.persepsi dan tanda tanya.
Anehnya, sejumlah pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pohuwato dikabarkan banyak melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, mulai dari pejabat eselon II, para Kabag hingga staf, meskipun harus meninggalkan tugas pokoknya di daerah.
Tujuan mereka tidak lain adalah menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2024 yang rencananya akan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat bertujuan untuk menekan pengeluaran yang tidak mendesak, termasuk perjalanan dinas, yang tidak memberikan dampak positif bagi daerah.
Namun, rencana keberangkatan sejumlah pejabat Pemda Pohuwato ini justru bertolak belakang dengan semangat penghematan anggaran tersebut.
Undangan pelantikan yang biasanya hanya diperuntukkan bagi pejabat yang memiliki keterkaitan langsung dengan acara, kini tampaknya diartikan secara lebih luas oleh sejumlah pihak.
Alih-alih hanya dihadiri oleh unsur yang berwenang, justru ada gelombang pejabat daerah yang ingin turut serta, seolah pelantikan ini menjadi ajang seremonial besar yang harus disaksikan langsung.
Apakah ini absen yang dapat mengamankan langkah kedepan atau unsur lain, hanya merekalah yang mengetahuinya.
langkah sejumlah pejabat dan ASN Pemda Pohuwato ini pun menuai kritik dan pandangan miring, sehingga beberapa pihak mempertanyakan substansi kehadiran para pejabat daerah dalam acara yang sebenarnya memiliki batasan undangan.
“Apa urgensinya mereka hadir di sana? Yang diundang hanya pihak yang berkepentingan, dan bukan semua pejabat. Kita butuh efisiensi anggaran, bukan malah menghambur-hamburkan uang,” ujar sejumlah sumber terkait hal tersebut, Selasa (18/2/25) saat berbincang dengan awak media ini.
Selain itu, banyak yang beranggapan bahwa perjalanan dinas ini lebih cenderung bernuansa euforia politik dibandingkan dengan kepentingan administratif yang jelas.
Apalagi, dalam kondisi keuangan daerah yang seharusnya lebih diarahkan pada program prioritas, pengeluaran untuk perjalanan dinas semacam ini justru dianggap tidak tepat.
Saat dikonfirmasi mengenai kebijakan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato hingga kini belum memberikan tanggapan.
Hal ini tentu semakin memunculkan pertanyaan di tengah publik mengenai transparansi penggunaan anggaran daerah.
Dengan semakin ketatnya kebijakan pengelolaan keuangan negara, harapan masyarakat tentu tertuju pada bagaimana Pemda Pohuwato dapat lebih bijak dalam mengelola anggaran.
Perjalanan dinas ke luar daerah seharusnya dilakukan dengan pertimbangan yang matang, bukan sekadar mengikuti arus tanpa memperhitungkan efektivitas dan manfaatnya bagi daerah.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah. Apakah mereka akan tetap berangkat dengan alasan formalitas, ataukah justru menunjukkan sikap yang lebih bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran daerah. (****)
