Laporan : Arlan Arief 

Editor : Hans Pieter Mahieu (Bang TITO)

BOALEMO (DETEKSINEWS.ID)-Kalangan aktifis Jaringan Masyarakat Pemuda Pro-Demokrasi (JAMPI) menolak pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di 30 Desa se-Kabupaten Boalemo secara elektronik atau (e-Voting).

Ada beberapa permasalahan mendasar yang perlu dipertimbangkan dengan serius dalam Pemilihan Pilkades dengan menggunakan sistem e-Voting.

“Pertama terkait regulasi, efisiensi anggaran, bahkan dasar Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Pemerintah Daerah dengan perusahaan itu terindikasi sarat kepentingan dan berpotensi merugikan uang rakyat,” jelas Kasim Maliu, salah satu pentolan aktifis JAMPI kepada awak media, Senin (05/09), Siang tadi.

Dirinya menilai, selain kondisi desa di Kabupaten Boalemo tidak siap, pengadaan perangkat untuk e-Voting juga harus dihitung tingkat efektifitas dan efisiensinya.

Kasim bahkan menduga penggunaan e-Voting tersebut berbau bisnis. Pasalnya, JAMPI menilai alatnya terlalu mahal.

Selain itu, Kasim juga mempertanyakan kesiapan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) masing-masing desa.

“Apakah mampu? Ini harus benar-benar diperhitungkan dengan cermat,” ujar Kasim dengan nada tanya.

Dia pun menyoroti efektifitas pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam sistem itu.

“Apakah dengan sistem e-Voting itu, bisa dipantau soal obyektifitasnya, seperti mekanisme auditnya?” tanya Kasim Maliu.

Kasim menyebut, akan menggelar demo besar-besaran yang akan dilakukan oleh aktifis aktifis senior.

“Akan ada agenda demo besar selama 3 hari  berturut mulai Rabu, (07/09) terkait penolakan terhadap pelaksanaan Pilkades secara e-Voting,” pungkas Kasim. ##