GORONTALO-(DETEKSINEWS.ID)-Satu lagi prestasi ditorehkan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Gorontalo. Institusi di bawah kepemimpinan Heni Susila Wardoyo itu, menerima penghargaan sebagai peringkat pertama tingkat nasional bidang kinerja anggaran program Direktorat Jendral (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), yang diwakili oleh Kadivyankumham Gorontalo, Hadiyanto dan diserahkan langsung Dirjen AHU Cahyo R. Muzhar, di The Westin Hotel Pakuwon Surabaya, Jatim, Kamis (25/08).
Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran khususnya pengemban fungsi layanan AHU atas prestasi yang diraih.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Gorontalo, khususnya pengemban fungsi layanan AHU, sehingga saat ini bisa meraih peringkat I nasional dalam hal pengelolaan anggaran,” imbuh Heni.
Heni menjelaskan, prestasi tersebut sungguh membanggakan. Dia berharap kedepannya semoga makin banyak prestasi yang ditorehkan oleh Kanwil Kemenkumham Gorontalo.
“Bukan hanya di tingkat wilayah, tetapi sampai tingkat nasional seperti saat ini”, ungkap Heni.
Penghargaan diterima di sela-sela rangkaian rapat evaluasi atas capaian pelaksanaan kinerja program dan anggaran, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Semester I yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai 25/08 sampai dengan 27/08.
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kabid Pelayanan Hukum dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU serta beberapa orang staf se- Indonesia.
Dirjen AHU, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Cahyo R. Muzhar, mengatakan, sebagai unit Eselon I Kemenkumham yang memiliki tugas dan fungsi sangat luas, antara lain; pelayanan publik di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional dan otoritas pusat, Ditjen AHU memiliki tanggung jawab yang sangat besar.
Ditjen AHU dihadapkan pada rutinitas pelayanan kepada masyarakat dengan volume yang sangat tinggi. Terlebih, beberapa waktu lalu Ditjen AHU baru saja menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) yang akan menilai kepatuhan terhadap Financial Action Task Force (FATF) on money loundrying atau kelompok kerja aksi keuangan untuk pencucian uang yang merupakan salah satu prasyarat Indonesia dapat bergabung menjadi anggota FATF.
“Hal ini juga merupakan instruksi langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Cahyo.
Peran strategis Ditjen AHU, tambah Cahyo, dalam MER FATF kemarin juga, menunjukkan bahwa Ditjen AHU memegang peran penting dalam meningkatkan citra positif Indonesia di mata global.
Dalam MER FATF, Ditjen AHU terlibat dalam beberapa Immediate Outcome yakni terkait pemilik manfaat (beneficial ownership), pengawasan profesi notaris, ekstradisi, dan bantuan hukum timbal balik.
“Selain itu, keanggotaan Indonesia dalam FATF nantinya tidak hanya sebatas wujud komitmen Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tetapi juga akan mendorong iklim investasi Indonesia secara global,” tuturnya.
Dengan menjadi anggota FATF, kata Cahyo, Indonesia akan mendapat kepercayaan investor dalam dan luar negeri sebagai negara yang tidak hanya ramah terhadap pelaku usaha, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang akan memberikan proteksi kepada pelaku usaha.
“Melalui kegiatan ini, kami minta seluruh rekan kerja di kantor wilayah lebih optimal dalam melakukan sosialisasi layanan AHU yang juga menjadi target kinerja pada tahun 2022 ini,” pintanya.
Saat ini, Ditjen AHU telah memiliki panduan pelaksanaan target kinerja yang telah disampaikan ke kantor wilayah. Di dalam panduan tersebut terdapat poin-poin substansi dan teknis terkait layanan Ditjen AHU yang perlu disosialisasikan.
“Oleh karena itu, saya berharap panduan tersebut menjadi pedoman kantor wilayah dalam melaksanakan sosialisasi layanan AHU di daerah,” ungkap Cahyo.
Untuk Kanwil Kemenkumham Gorontalo sendiri, terang Cahyo, memperoleh peringkat Terbaik I dalam pelaksanaan kinerja anggaran dengan indikator penilaian berdasarkan nilai SMART dan IKPA Kementerian Keuangan periode Januari-Juli 2022, dengan perolehan nilai kinerja anggaran sebesar 97,57.##D003
