POHUWATO, (deteksinews.id) – Sikap tidak proaktifnya Kepala Bank Sulutgo Cabang Marisa, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II mendapat tanggapan Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi.
Terkait keinginan menarik saham pada Bank Sulutgo kata politisi santun dan teduh ini, semuanya bisa ada kemungkinan terjadi.
Apalagi kata Ketua DPD II Partai Golkar Pohuwato tersebut, ketika pelayanan sudah banyak di keluhkan oleh Para nasabah, DPRD akan melakukan langkah RDP kembali
“Kami dari Pihak DPRD sebagai perwakilan rakyat senantiasa akan menyuarakan hal ini, demi kepentingan masyarakat Pohuwato.
Tapi terkadang suara kita terang Nasir Giasi, di anggap angin lalu oleh Pihak BSG Cabang Marisa.
“100 kali setoran yang lancar tidak di anggap baik oleh mereka,,dan hanya 1 Kali setoran yang macet di anggap masalah besar buat mereka.” Tegas Nasir.
Keluhan keluhan para nasabah saat ini tegas Nasir akan menjadi bagian dari semua laporan yang coba kami rangkum untuk menjadi bahan menggelar RDP lagi dengan pihak BSG Cabang Marisa.
Dan sikap marah dan ketersinggungan dari komisi 2 yang di pimipin Wakil Ketua DPRD Nirwan Due kata Nasir Giasi, sudah berulang kali terjadi.
“Tapi semua itu di anggap sebagai angin lalu,” Sesal Nasir kepada pihak Bank’Sulutgo.
Kedepan terang Ketua DPRD Pohuwato ini, DPRD akan mengambil langkah secara konstitusional ke pemerintah daerah.
Sebelumnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (07/03) Kemarin, oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato.
Agenda tersebut menghadirkan pihak Bank Sulutgo (BSG) Cabang Marisa kenaan dengan pemblokiran rekening nasabah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pohuwato, yang menjadi sorotan.
RDP ini dihadiri langsung Pimpinan Cabang Bank Sulutgo Marisa bersama Jajaran Bank Sulutgo
Pasalnya DPRD menilai jawaban dari pihak Pimpinan BSG Cabang Marisa, Hasan Hamid terkesan tidak menunjukkan sikap sebagai mitra yang baik ketika menghadapi persoalan ini.
Wakil Ketua II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, bahkan sempat mengatakan pihak BSG seolah menyalahkan pemerintah daerah, terkait pemblokiran rekening itu.
“O, iya tadikan kita mintai keterangan kaitan dengan pemblokiran, kemudian seolah-olah ini pimpinan Bank Sulut mengarahkan persoalan ini terjadi karena ada keterlambatan daripada pembayaran gaji oleh pemerintah daerah. Nah ini kesannya seperti menyalahkan pemerintah daerah dalam hal ini,”kata Aleg dari Fraksi Gerindra itu.
Nirwan juga menyayangkan, Pihak BSG sebagai mitra pemerintah daerah, tidak dapat memikirkan solusinya.
“Seharusnya, Bank Sulut sebagai mitra dari pemerintah ikut mencarikan solusi bersama. Karena persoalan inti ini ada di Bank Sulut,”ujarnya.
Wakil Ketua I DPRD Pohuwato, Idris Kadji Saat itu juga memberikan pernyataan ke pihak BSG Cabang Marisa.
Nirwan juga bahkan akui, pernyataan dari Wakil Ketua I DPRD Pohuwato, Idris Kadji, yang agak keras terkait kinerja Pimpinan BSG sebelumnya berbeda dengan Pimpinan BSG Cabang Marisa yang saat ini.
“Bahkan saya pun menyampaikan Ke Pak Hasan, Jujur kita didalam lembaga DPR dalam rangka kebijakan yang dilakukan, bukan dalam konteks peruntukkan di Lembaga DPR akan tetapi persoalan keseluruhan, termasuk pemblokiran dan lain sebagainya,”ungkap Idris Kadji.
(Yo/D001)
