GORONTALO, (deteksinews.id) –  Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Provinsi Gorontalo membuka workshop Peltidas LP-KPK melalui zoom meeting dengan Tema Mewujudkan SDM LP-KPK yang Berkualitas, kegiatan ini di ikuti oleh Pengurus, Anggota dan Calon Anggota di lingkungan Lembaga LP-KPK Provinsi Gorontalo .

Hal ini diakui Ketua LP-KPK Gorontalo Jasmin Ma’ruf ketika dihubungi wartawan, Senin (23/8) terkait kegiatan tersebut.

Dikatakan Jasmin, workshop ini penting dilaksanakan untuk menambah pengetahuan Anggota dalam melakukan kegiatan pengawasan di lapangan demi kesukseksan dan tetap berpedoman pada SOP dan Kode Etik.

“Jika dalam melakukan pengawasan di lapangan anggota kurang terkoordinir dengan baik, seperti kurangnya koordinasi dan komunikasi, maka ini dapat dikatakan kurang menguasai tupoksi dan SOP LP-KPK.” Kata Jasmin

Kemudian tambah Jasmin,  anggota juga perlu mempunyai etika dan berpenampilan yang baik dan ini sesuai arahan pimpinan pusat bahwa Anggota wajib mempedomani semua aturan LP-KPK.

Ia juga menambahkan aturan AD/ART dan Peraturan Organisasi Lainnya bukanlah menjadi sebuah pelengkap namun semua itu sangat diperlukan dalam pengaturan anggota untuk membatasi agar tidak membuat gerakan baru ketika melakukan pengawasan di lapangan sehingga di pertegas bahwa hal ini menjadi pedoman bagi seluruh anggota agar dalam menjalankan tugasnya semua dapat berjalan lancar.

Sebelumnya Narasumber workshop Amirul S. Piola, SH., MH yang memberikan materi Terkait dengan Korupsi dan Cara Pencegahannya. Narasumber dan juga ketum LP-KPK mengupas tuntas apa pengertian dari korupsi dan dasar hukum serta metode pengawasan dan pencegahan. Dalam materi yang disampaikan anggota LP-KPK perlu mewaspadai bentuk- bentuk atau upaya bagi anggota menerima suap atau melakukan pemerasan.

“Lakukan evaluasi setiap hari sehingga akan ada peningkatan terhadap diri sendiri dan tim dalam menjalakan tupoksi masing-masing. Manfaatkan momen ini dengan baik untuk menambah ilmu dan meningkatkan SDM bagi anggota dan hindari prilaku yang menyimpang misalnya dengan menerima suap ataupun melakukan pemerasan. Bagi anggota yang melakukan prilaku menyimpang maka tentunya sanksi terberat yang akan di berikan yakni di keluarkan dari keanggotaan ,” ujarnya.

Ia menambahkan “ LP-KPK adalah organisasi Non Pemerintah yang juga memiliki sayap organisasi yakni LBH LP-KPK, Perusahaan Pers (suaralpkpk.com) dan Koperasi. yang memiliki tugas masing-masing sesuai tupoksinya dan telah memiliki badan hukum. Anggota LP-KPK sendiri memiliki tugas pengawasan atau pecegahan tidak boleh melampaui tugas kepolisian, kejaksaan dan KPK yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Tugas LP-KPK terbatas hanya pada fungsi pengawasan / pencegahan atau social control.

“Media suaralpkpk.com sendiri mendukung tugas anggota di lapangan untuk mengelola media komunikasi dalam upaya menyampaikan dan menyebarluaskan informasi capaian kinerja kepada masayarakat. Dan LBH LP-KPK memiliki tugas pokok dan fungsi mendukung tugas anggota dan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada anggota LP-KPK dan juga kepada Masyarakat umum yang kurang mampu.,” ujarnya. (D001)