Deteksinews.id, GORONTALO – Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Wilker KemenHAM) Gorontalo, Kantor Wilayah KemenHAM Sulawesi Tengah, Sarton Dali, mendorong penguatan sinergi antara Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali saat diwawancarai usai menghadiri Upacara dan Tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo, Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya, Sarton menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Bakti Imipas ke-2. Ia berharap momentum tersebut tidak sekadar menjadi perayaan, tetapi juga memperkuat kolaborasi antarkementerian dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, profesional, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM).“Semoga dengan semangat Hari Bakti ini, sinergi kita dengan Kementerian HAM semakin kuat. Kita bisa berkolaborasi dalam pelayanan publik, baik di unit pelaksana teknis pemasyarakatan maupun imigrasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin baik,” ujar Sarton.
Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Karena itu, setiap bentuk pelayanan pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh layanan yang layak, mudah diakses, dan menghormati hak-hak dasarnya.
Ia menegaskan, semangat tersebut sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.“Pelayanan publik berbasis HAM harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, pelayanan semakin meningkat, semakin baik, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Sarton menjelaskan, penguatan pelayanan publik dapat diwujudkan melalui berbagai layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di bidang keimigrasian, pelayanan tersebut mencakup penerbitan paspor, pemberian visa, serta pengawasan terhadap orang asing. Sementara di bidang pemasyarakatan, pelayanan meliputi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan layanan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan pada kedua sektor tersebut perlu dibarengi dengan komitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan, profesional, dan menghormati hak setiap orang. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan administratif, tetapi juga merasakan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan yang adil dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Sarton berharap sinergi KemenHAM dan Imipas yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat melalui program-program kolaboratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kedua kementerian memiliki sejarah kelembagaan yang sama sebelum mengalami pemisahan organisasi. Kedekatan tersebut, menurutnya, menjadi modal penting untuk membangun koordinasi dan kerja sama yang lebih erat.“Kami berharap sinergi tetap berjalan karena kita lahir dari satu kementerian yang dahulu bergabung. Semoga sinergi yang selama ini terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga ke depan kita bisa menyusun dan melaksanakan program bersama,” ungkapnya.
Sarton optimistis, kolaborasi yang berkelanjutan antara KemenHAM dan Imipas dapat memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing instansi, khususnya dalam memastikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.”Momentum Hari Bakti Imipas ke-2 Tahun 2026 pun diharapkan menjadi penguat komitmen bersama untuk membangun pelayanan publik yang tidak hanya efektif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” pungkas Sarton Dali. (Tim Humas Wilker Gorontalo)












