Deteksinews.id, GORONTALO — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo mendorong penanganan konkret atas persoalan pemenuhan hak dasar masyarakat Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Mitigasi Konflik Desa Sadar HAM yang digelar di Aula Kantor Desa Toto Utara, Kamis (12/11/2026). Rapat ini menjadi tindak lanjut pertemuan sebelumnya pada 27 Oktober 2026, dengan fokus menyusun langkah taktis dan membagi peran pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan bahwa upaya mitigasi konflik tidak boleh berhenti pada diskusi dan identifikasi masalah. Hasil pembahasan harus ditindaklanjuti melalui langkah nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, KemenHAM berperan memfasilitasi komunikasi dan menjembatani persoalan warga dengan instansi yang memiliki kewenangan menyelesaikannya.
“Jangan hanya di tataran teori. Yang diperlukan adalah tindak lanjut, agar persoalan masyarakat bisa disampaikan kepada dinas atau instansi terkait dan mendapat perhatian,” ujar Sarton dalam rapat tersebut.
Penggerak HAM Desa Sadar HAM Toto Utara, Tia Dwi Lestari Nento, memaparkan lima isu utama berdasarkan hasil identifikasi di lapangan. Persoalan itu meliputi stunting dan gizi balita, anak putus sekolah, kerusakan infrastruktur dan penerangan jalan, krisis air bersih, serta ketidaksesuaian data desil bantuan sosial.
Dari pemetaan tersebut, sejumlah persoalan masuk kategori berisiko tinggi karena berpotensi menghambat pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, air bersih, dan perlindungan sosial masyarakat rentan.
Rapat kemudian menyepakati pembentukan lima tim pendampingan khusus untuk mempercepat penanganan setiap persoalan, antara lain Tim Kesejahteraan atau Desil, Tim Kesehatan, Tim Pendidikan, Tim Sanitasi dan Air Bersih, serta Tim Infrastruktur.
Tim-tim tersebut akan menindaklanjuti hasil pemetaan melalui pendataan, verifikasi lapangan, dokumentasi kondisi warga dan fasilitas publik, serta koordinasi dengan instansi terkait.
Untuk persoalan data bantuan sosial, tim akan menyiapkan data pendukung dan melakukan verifikasi faktual sebelum berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara itu, persoalan jalan rusak, penerangan jalan umum, serta saluran air yang kerap memicu banjir akan didokumentasikan sebagai bahan penyampaian usulan kepada instansi teknis terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Sungai sesuai kewenangannya.
Penjabat Kepala Desa Toto Utara, Jusri Utiarahman, S.Pd., menyambut baik pelaksanaan rapat tersebut. Ia menilai komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan BPD menjadi modal penting untuk mencari solusi atas persoalan warga.
Wakil Ketua BPD Toto Utara, Hamid Pakaya, juga berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi. Ia meminta hasil rapat benar-benar ditindaklanjuti agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari program Desa Sadar HAM.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah desa akan menyiapkan surat tugas bagi tim pendampingan untuk turun ke lapangan. Rincian format pendataan akan dibahas kembali dalam pertemuan berikutnya.
Melalui pembentukan tim tersebut, KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo bersama pemerintah desa dan BPD berupaya memastikan persoalan warga ditangani secara terarah, terukur, dan melibatkan pihak yang berwenang. Tujuannya, agar prinsip hak asasi manusia tidak berhenti sebagai pemahaman, tetapi hadir dalam pelayanan publik dan kebijakan pembangunan desa. (Tim Humas Wilker Gorontalo)
