Deteksinews.id, GORONTALO — Ketepatan pendataan dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial menjadi perhatian masyarakat Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Dalam forum penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM), seorang warga mempertanyakan penonaktifan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga yang dinilai masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Persoalan tersebut mencuat dalam sesi tanya jawab kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo di Aula Kantor Desa Toto Utara, Rabu (11/11/2026).
Dalam forum itu, seorang peserta bernama Ratna Abaidata, berdasarkan penyebutan dalam tanggapan pemateri, menyampaikan pengalaman mengenai warga yang tidak lagi menerima PKH meskipun masih memiliki anak yang bersekolah dan kondisi ekonomi keluarga yang dinilai belum memadai. Ia mempertanyakan mekanisme penonaktifan bantuan tersebut sekaligus meminta penjelasan mengenai jalur pengaduan yang dapat ditempuh masyarakat ketika merasa haknya terabaikan.
Menanggapi pertanyaan itu, Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan bahwa persoalan bantuan sosial perlu menjadi perhatian bersama, terutama ketika menyangkut masyarakat yang masuk kategori penerima manfaat.
Menurut Sarton, program bantuan pemerintah harus menjangkau masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Karena itu, proses pendataan dan verifikasi perlu dilakukan secara cermat agar tidak terjadi ketidakadilan dalam penentuan penerima.
Ia juga mengingatkan aparatur desa agar tidak membiarkan kepentingan pribadi, kedekatan keluarga, atau nepotisme memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.“Ketika melakukan pendataan, pastikan informasi yang diberikan benar sesuai kondisi di lapangan,” menjadi salah satu penekanan dalam tanggapannya.
Sarton menjelaskan bahwa data yang tidak sesuai kenyataan dapat memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan. Jika keluarga yang memenuhi kriteria tidak terdata dengan benar, hak mereka untuk memperoleh manfaat program sesuai ketentuan dapat terabaikan, sementara bantuan berpotensi tidak tepat sasaran.
Ia mendorong pemerintah desa dan pihak terkait memperhatikan masukan masyarakat serta menelusuri persoalan berdasarkan data dan kondisi faktual. Sarton juga meminta agar pengaduan warga tidak dipandang sebagai serangan terhadap aparatur, melainkan sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan publik. Pemerintah desa, menurutnya, perlu membangun komunikasi yang baik agar persoalan dapat ditangani secara proporsional.
Persoalan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penerapan nilai HAM tidak terbatas pada perlindungan dari kekerasan, tetapi juga berkaitan dengan perlakuan yang adil, akses terhadap pelayanan, serta perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Kegiatan yang diikuti puluhan warga itu merupakan bagian dari upaya KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
Sebelumnya, Sekretaris Desa Toto Utara, Misrawaty I. Dalu, yang mewakili Penjabat Kepala Desa, menyampaikan bahwa pemerintah desa berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat pemahaman warga mengenai pentingnya pemenuhan hak dasar dan perlindungan yang setara.
Melalui forum ini, masyarakat diharapkan semakin memahami jalur penyampaian aspirasi, sedangkan aparatur desa didorong terus memperkuat tata kelola pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (Tim Humas Wilker Gorontalo)
