Deteksinews.id, POHUWATO. – Perlakuan tidak adil dan merugikan putera daerah yang bekerja pada perusahaan pertambangan emas yang ada di Bumi Panua, menjadi perhatian khusus para tokoh pejuang pemekaran Pohuwato sekaligus pemerhati daerah.
Hi. Rizal Yunus di dampingi sejumlah tokoh masyarakat sekaligus pemerhati masalah masalah di daerah, diantaranya, Yusuf Mbuinga, SH, Hasan Lasiki, Soni Samoe, SE, SH, Mustari Hunta, Hi. Ismail Hippy dan Djalaludin Lasantu, mendatangi DPRD Pohuwato dan mengadukan perusahaan outsourcing, PT Garda Nusantara yang memecat putera putera daerah sebagai tenaga kerja pada perusahaan pertambangan emas terbesar di Gorontalo tersebut.
“Ini yang di sesalkan, sehingganya perusahaan outsourcing yang tidak pro tenaga kerja daerah, harus hengkang saja dari Bumi Panua.” Ungkap Hi Rizal salah satu pelopor perjuangan pembentukan Kabupaten Pohuwato diamini para tokoh pembentukan lainnya.
Para tokoh pemerhati daerah yang di motori Hi Rizal Yunus turun gunung dan langsung sambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, dan langsung mempersoalkan pemecatan putera putera daerah oleh perusahaan outsourcing PT. Garda Nusantara
Kedatangan para tokoh berpengaruh tersebut, merupakan langkah tegas dan tulus menyuarakan juga sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah, khususnya Pemkab dan DPRD Pohuwato
Para tokoh ini langsung di terima Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento Wakil Ketua dan Ketua Komisi III Nasir Giasi dan sejumlah anggota DPRD lainnya.
Hi Rizal di dampingi para tokoh pemerhati daerah menjelaskan, pertemuan bersama para wakil rakyat tentunya membahas juga sejumlah isu strategis yang akhir akhir ini menjadi sorotan.
Diantaranya kata Rizal, kondisi dan keberadaan penambang lokal, hubungan dengan pihak perusahaan Pani Gold Mine, peran KUD Darma Tani, serta persoalan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Pohuwato, menjadi topik dalam agenda pertemuan itu.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah polemik antara penambang lokal dengan pihak perusahaan. Persoalan tersebut dinilai tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan antara masyarakat dan perusahaan semata, tetapi harus menjadi perhatian pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan iklim investasi yang adil sekaligus melindungi kepentingan masyarakat lokal.
Rizial Yunus menilai, jangan sampai masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan justru menjadi pihak yang paling dirugikan ketika investasi dan perusahaan masuk ke daerah..
Hingga berita ini di publish, belum ada konfirmasi ke pihak pihak terkait dengan tuntutan para tokoh pemerhati daerah tersebut. (Dan/D002)
