Deteksinews.id, Gorontalo – Penyerapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan program pemerintah. Dampak nyata bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama setiap pelaksanaan kegiatan. Pesan itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, saat memimpin apel kerja WFH secara virtual, Jumat (2/10/2026).
Apel tersebut diikuti seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, di lingkungan Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah dan Wilayah Kerja Sulawesi Utara serta Gorontalo dari kediaman masing-masing.
Mangatas meminta seluruh bidang memperbaiki perencanaan dan mempercepat kegiatan yang belum terlaksana. Namun, ia mengingatkan agar upaya mengejar realisasi anggaran tidak mengesampingkan kualitas pelaksanaan maupun hasil yang diterima masyarakat.
Ia mendorong setiap bidang mengidentifikasi kendala secara terbuka, memperkuat komunikasi, dan mencari solusi bersama. Kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan serta menghasilkan keluaran yang jelas.
Arahan tersebut sejalan dengan penjelasan Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan (IDP) KemenHAM Sulawesi Tengah, Mirfad Rosana Basalamah. Ia menyampaikan bahwa realisasi anggaran bidang IDP per 2 Oktober 2026 mencapai 72,95 persen.
Mirfad menjelaskan, sejumlah kegiatan masih menghadapi tantangan, terutama program Desa Sadar HAM yang membutuhkan keterlibatan masyarakat dan koordinasi dengan perangkat desa. Kegiatan analisis peraturan daerah dan pendampingan rancangan peraturan daerah juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program di wilayah Sulawesi Tengah.
Menurut Mirfad, pelaksanaan kegiatan tidak boleh berhenti pada perjalanan dinas atau koordinasi semata. Tim perlu menyampaikan hasil analisis dan memastikan kegiatan memberikan manfaat bagi masyarakat.“Jangan hanya penyerapan, tolong ingat pada output dan outcome daripada kegiatan yang telah kita laksanakan,”ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa keterbatasan personel menjadi salah satu tantangan pelaksanaan tugas di Sulawesi Tengah. Karena itu, penguatan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang lebih terarah diperlukan agar kualitas kegiatan tetap terjaga.
Mangatas menegaskan, kendala yang muncul harus dibahas berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Ia meminta seluruh jajaran menjaga koordinasi, memahami tugas masing-masing, dan saling mendukung agar program berjalan sesuai rencana.
Melalui evaluasi bersama tersebut, Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah mendorong pelaksanaan program yang tidak hanya tertib secara administrasi dan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat konkret bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. (Tim Humas Wilker Gorontalo)
