Deteksinews.id, BOALEMO, GORONTALO — Praktik penagihan oleh perusahaan pembiayaan kembali menjadi sorotan. Kali ini, Adira Finance Cabang Boalemo diduga melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara yang dinilai tidak mengedepankan etika, transparansi, serta perlindungan terhadap martabat konsumen.
Menurut M. Fadli, melalui realese yang di kirimkan ke redaksi, Rabu (30/9/26), persoalan penagihan tidak semestinya hanya berorientasi pada kewajiban pembayaran nasabah. Perusahaan pembiayaan juga harus memastikan proses penagihan dilakukan secara profesional, manusiawi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai proses penagihan justru membuat nasabah merasa dipermalukan. Datang ke kantor nasabah dengan niat mempermalukan nasabah bukanlah bentuk penyelesaian yang seharusnya dikedepankan,” ujar M. Fadli.
Ia menyoroti adanya dugaan tindakan penagihan yang dinilai memberikan tekanan psikologis kepada nasabah. Apabila benar terjadi, menurutnya, praktik tersebut perlu dievaluasi dan diklarifikasi oleh pihak Adira Finance Boalemo.
Nasabah Bukan Objek Untuk Dipermalukan
M. Fadli menegaskan bahwa nasabah yang memiliki tunggakan memang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian. Namun, kewajiban tersebut tidak berarti perusahaan pembiayaan dapat melakukan penagihan dengan cara yang merendahkan atau mempermalukan konsumen.
“Nasabah memang memiliki kewajiban membayar. Tetapi perusahaan juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penagihan secara profesional. Penagihan harus menjadi jalan keluar, bukan tekanan yang mempermalukan nasabah,” tegasnya.
Ia mempertanyakan apakah setiap proses penagihan yang dilakukan telah mengikuti SOP yang jelas, termasuk mengenai cara petugas berkomunikasi dengan nasabah, pemberian informasi mengenai tunggakan, serta mekanisme penyelesaian ketika nasabah mengalami kesulitan pembayaran.
Akan Gelar Aksi di Adira Finance dan DPRD Provinsi Gorontalo
Sebagai bentuk penyikapan terhadap persoalan tersebut, Aliansi Peduli Daerah menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi dengan menyambangi Adira Finance Cabang Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo.
Aksi tersebut akan membawa aspirasi mengenai dugaan praktik penagihan yang dinilai tidak beretika serta mendorong adanya pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan dalam menjalankan proses penagihan kepada masyarakat.
M. Fadli menyatakan pihaknya akan meminta Adira Finance memberikan klarifikasi dan evaluasi terhadap mekanisme penagihan, khususnya apabila terdapat tindakan yang dianggap mempermalukan atau memberikan tekanan berlebihan kepada nasabah.
Selain itu, DPRD Provinsi Gorontalo didorong untuk menerima aspirasi masyarakat dan memanggil pihak-pihak terkait guna meminta penjelasan atas persoalan tersebut.
“Kami akan menyampaikan persoalan ini secara terbuka melalui aksi di Adira Finance Cabang Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo. Kami ingin ada kejelasan mengenai SOP penagihan dan bagaimana perlindungan terhadap nasabah dijalankan,” kata M. Fadli.
Minta Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
M. Fadli juga mendorong pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan perusahaan pembiayaan untuk memperhatikan setiap laporan atau pengaduan konsumen apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam proses penagihan.
“Kami tidak sedang membela nasabah yang tidak mau membayar kewajibannya. Yang kami persoalkan adalah cara penagihannya. Kalau memang ada tunggakan, selesaikan secara profesional dan sesuai aturan. Jangan menggunakan cara-cara yang dapat merendahkan martabat nasabah,” tutup M. Fadli.
