DETEKSINEWS ID, Boalemo – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, yang diwakili oleh Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan PKK Goes To School.
Mengangkat tema “Mewujudkan Budaya Aman Melalui Penguatan Pendamping Sebaya pada Satgas Sekolah Anti Kekerasan Provinsi Gorontalo”, kegiatan ini berlangsung interaktif di Aula SMK Negeri 1 Boalemo, Kabupaten Boalemo, Senin (29/06/2026).
Acara yang diinisiasi oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Gorontalo melalui Kelompok Kerja (POKJA) I ini, bertujuan mengimplementasikan program kerja strategis terkait perlindungan anak dan pembentukan karakter bangsa di lingkungan pendidikan.
Fokus utama gerakan ini adalah membekali para siswa agar mampu membangun Satgas Sekolah Anti Kekerasan yang memiliki ketangguhan (resilience) dari ancaman perundungan (bullying), kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual.
Dalam pemaparannya yang santai namun sarat makna, Sarton Dali mengapresiasi keberanian para siswa SMKN 1 Boalemo dalam berpendapat. Di hadapan 30 siswa terpilih yang menjadi peserta, Sarton menggarisbawahi bahwa hak asasi manusia bukanlah teori yang jauh dari jangkauan, melainkan prinsip mendasar yang melekat sejak lahir dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Hak asasi manusia itu adalah hak yang kita miliki sejak lahir. Contoh paling sederhana adalah hak hidup dengan bernapas. Di sekolah, mengenyam pendidikan dan kebebasan beribadah juga merupakan wujud pemenuhan HAM. Orang yang paham HAM tidak akan merendahkan orang lain demi mencapai kesuksesan pribadinya,”ujar Sarton Dali di hadapan peserta.
Sarton juga menjelaskan struktur kelembagaan baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana Kementerian HAM kini berdiri sendiri. Mengingat kementerian ini baru terbentuk, wilayah Gorontalo saat ini berstatus sebagai Kantor Wilayah Kerja yang secara administratif masih bernaung di bawah Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah.
Lebih lanjut, Sarton memaparkan sejumlah dasar hukum perlindungan anak di Indonesia, termasuk Pasal 28A hingga 28J UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU Perlindungan Anak. Ia mengingatkan para remaja yang kini duduk di kelas 12 untuk bijak menggunakan teknologi informasi serta menjaga privasi sesama rekan sebaya guna mencegah tindakan perundungan digital.
“Tantangan generasi muda saat ini ada di genggaman tangan, yaitu smartphone. Gunakan untuk hal positif dan mencari informasi. Jangan gunakan ilmu teknologi untuk merusak privasi atau melakukan perundungan yang dapat mengganggu mental orang lain. Kita dilatih di sini untuk saling menghormati dan menjadi pemimpin masa depan,”tambahnya dengan dialek lokal Gorontalo yang akrab.
Sementara itu, Wakil Ketua Pokja 1 sekaligus Pejabat Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Provinsi Gorontalo, Titi Kristiani Margono, menjelaskan bahwa PKK Goes to School merupakan program inovasi yang menjadi ikon atau praktik baik (good practice) dari PKK Provinsi Gorontalo dalam penguatan pendidikan karakter.
“Mengingat permasalahan yang ada sekarang di lingkungan sekitar maupun sekolah terhadap kekerasan anak, baik laki-laki maupun perempuan, PKK hadir dengan inovasi ini. Lingkungan rumah dan sekolah yang dulu kita anggap paling aman, dengan adanya dinamisasi kasus saat ini, ternyata memerlukan perhatian dan intervensi khusus,”ujar Titi saat diwawancarai di sela-sela kegiatan.
Titi mengungkapkan, sebelum bimbingan teknis (Bimtek) hari ini digelar, TP-PKK telah bekerja sama dengan tim psikolog selama satu bulan terakhir. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penyebaran instrumen digital atau link khusus yang diisi oleh seluruh siswa guna memetakan kondisi psikologis dan potensi di sekolah.
Dari hasil skrining tersebut, terpilih 30 siswa yang dinilai berkompeten untuk dilatih menjadi pendamping sebaya (peer counselor).
“Tujuan kami, adik-adik yang terpilih ini bisa mendeteksi secara dini ketika ada temannya yang mengalami bullying, tekanan dari rumah, atau tekanan dari sesama teman. Mereka menjadi tempat curhat yang ramah sebelum masuk ke ruang BK (Bimbingan Konseling). Di sini mereka dilatih untuk menjadi pelopor kebaikan sekaligus pelapor situasi tidak aman yang mampu mengatasi masalah awal di antara sesama mereka,”tegasnya.
Terkait dipilihnya SMK Negeri 1 Boalemo sebagai lokus kegiatan, Titi tidak menampik bahwa penunjukan tersebut didasarkan pada referensi data kasus yang masuk dalam catatan PPA Provinsi Gorontalo.
“Kami mengajukan beberapa sekolah, namun setelah melihat data komparatif yang memerlukan intervensi segera, SMK Negeri 1 Boalemo dipilih sebagai sampel dan lokus pembentukan pendamping sebaya ini. Latar belakang ini berbasis data konkret yang kami miliki,”tambahnya.
Demi memaksimalkan dampak program, TP-PKK Provinsi Gorontalo juga membangun kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan PKK Goes to School, termasuk menggandeng Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Di akhir penyampaiannya, Titi berharap penguatan kapasitas ini mampu membuka ruang empati yang lebih dalam bagi generasi muda di Gorontalo.
“Harapan kami, kegiatan ini dapat membuka hati dan ruang bagi anak-anak untuk mengeksplorasi potensi diri serta meningkatkan empati. Dengan penguatan ini, lewat obrolan santai antar-teman, mereka sudah bisa mendeteksi dini kapan lingkungan mereka mulai tidak aman dan bagaimana cara meresponsnya secara tepat,”pungkas Titi. (Tim Humas Wilker Gorontalo)
