Harson Ali : “Seharusnya sudah ada denda, karena sudah terlambat penyelesaian pekerjaan puskesmas tersebut.”
POHUWATO, deteksinews.id –
Bila sebelumnya Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP) melalui ketuanya Ismail Hippy menyoroti pekerjaan puskesmas Wanggarasi.
Kali ini Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menyoroti pekerjaan proyek pembangunan puskesmas Wanggarasi, yang sudah jatuh tempo namun belum 100 persen selesai.
Hal ini di ungkapkan aktifis LAI Harson Ali saat menghubungi awak media, Senin (30/12/24).
“Saya sengaja soroti dan sekaligus mengingatkan, jangan sampai ada item pekerjaan yang di sinyalir dapat bermasalah di kemudian nanti.” Ungkapnya.
Apalagi kata Harson, jatuh tempo dari pekerjaan puskesmas Wanggarasi ini sudah selesai, dan volume penyelesaiannya belum 100 persen.
Anehnya kata Harson, para penanggung jawab pekerjaan dalam hal ini Dinas Kesehatan, terkesan tidak optimal mengawasi dan hanya memilih jalan jalan keluar daerah.
“Seharusnya sudah ada denda, karena sudah terlambat penyelesaian pekerjaan puskesmas tersebut.” Tegas aktifis anti korupsi.
Harson pun mengingatkan, jangan nanti sudah bermasalah di APH baru menyalahkan satu sama lain termasuk para aktifis yang mengingatkan serta menyuarakan hal hal seperti ini
Dia menjelaskan, tak perlu menyebutkan item tersebut. Namun pihaknya wajib mengingatkan pelaksana maupun pemilik program, agar dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa mengurangi item item yang disepakati dalam kontrak kerja.
Harusnya penanggung jawab program, baik PPK dan pimpinan instansi terkait kata Harson, jangan meninggalkan tanggung jawab, apalagi belum seluruhnya selesai
“Saya hanya mengingatkan, sehingga pelaksana dan pemilik proyek dapat merampungkan serta melaksanakan tanggung jawab tanpa meninggalkan kesan yang bisa berujung pidana.
“Saya perlu ingatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato agar pelaksanaan pembangunan puskesmas Wanggarasi berjalan sesuai rencana dalam kontrak kerja.” Terang Harson serius
Ditanya tentang alasan menyoroti pekerjaan ini, aktifis yang mampu mengantar salah satu pejabat didaerah tersebut ke proses pidana korupsi berdalih, bila pada akhir pemerintahan SMS semua program harus terlaksana dengan baik dan tidak menyisahkan persoalan.
“Yang penting sudah diingatkan baik pelaksana pekerjaan puskesmas Wanggarasi maupun pemilik program dinas kesehatan.” Tegasnya.
Hingga berita ini di publish belum ada konfirmasi ke Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab program. D002
