DETEKSINEWS.ID, Gorontalo – Meskipun bulan Mei 2026 diwarnai dengan banyaknya hari libur nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo memastikan target realisasi keuangan dan agenda kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal.
Komitmen ini ditegaskan oleh Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, dalam rapat internal yang berlangsung di ruang rapat kantor wilayah kerja, Senin (04/05/2026).
Dalam arahannya, Sarton Dali menekankan bahwa keterbatasan hari kerja efektif tidak boleh menjadi alasan melambatnya kinerja. Ia memaparkan target realisasi keuangan untuk bulan Mei mencakup alokasi anggaran Pelayanan dan Kepatuhan (PDK) HAM serta Instrumen dan Penguatan (IDP) HAM yang akan didistribusikan untuk tiga wilayah kerja di Kantor Wilayah KemenHAM Sulawesi Tengah, termasuk di dalamnya Wilker Gorontalo.
Di sisi lain, salah satu poin krusial yang dibahas dalam rapat internal tersebut adalah percepatan penyusunan data dukung untuk usulan pembentukan kantor wilayah definitif. Ia meminta tim untuk merampungkan dokumen tersebut sebelum pukul 14.00 WITA agar dapat segera dikoreksi dan dikirimkan ke pusat.
“Kita segerakan terkait data dukung pembentukan kantor wilayah. Saya minta tim merampungkan sebelum jam 2 siang ini agar jika ada koreksi bisa segera kita tangani,”ujar Sarton.
Sarton juga menyampaikan agenda kerja bulan Mei ini akan difokuskan pada beberapa sektor strategis, diantaranya pendampingan Produk Hukum Daerah kerja sama dengan Pemkab Gorontalo Utara terkait penyusunan produk hukum yang dirangkaikan dengan penguatan kapasitas HAM bagi aparatur.
Kemudian analisis produk hukum, yakni analisis terhadap enam Peraturan Daerah (Perda), termasuk Perda Bentor dan Perda Baca Tulis Al-Qur’an, guna memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip HAM.
Selanjutnya, Desa Sadar HAM dan Kampung Redam, yakni koordinasi dengan Pemerintah Desa (PMD) untuk persiapan pembentukan Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung Redam), di mana Gorontalo menjadi salah satu wilayah dengan usulan terbanyak (enam desa).
Di samping itu, aplikasi Prisma, mendorong 10 pelaku usaha di Gorontalo untuk mengikuti penilaian risiko Bisnis dan HAM melalui aplikasi Prisma.
Di saat yang sama, Sarton mengungkapkan pasca berdirinya Kementerian HAM sebagai instansi mandiri, ia mengimbau seluruh jajaran untuk tidak berhenti belajar. Ia menekankan bahwa setiap aparatur harus menguasai materi HAM secara komprehensif agar siap diterjunkan ke lapangan tanpa harus selalu menunggu instruksi atasan.
“Hak Asasi Manusia sekarang cakupannya sangat luas. Kita harus siap menjadi sorotan. Saya minta teman-teman pelajari modul yang ada; jangan hanya bergantung pada Kabid atau Kakanwil. Semua harus punya kompetensi yang sama untuk menjelaskan ke masyarakat,”tegasnya.
Di sisi internal, KemenHAM Gorontalo juga tengah bersiap menghadapi penilaian kearsipan. Sarton menginstruksikan penggunaan aplikasi Srikandi secara aktif setiap hari untuk memastikan respons cepat terhadap persuratan dan notifikasi dinas.
Di akhir penyampaiannya Sarton membawa kabar baik terkait rencana usulan kenaikan grade jabatan pada tahun ini. Namun, ia mengingatkan bahwa hal tersebut harus dibarengi dengan semangat kompetisi yang sehat antar instansi.
“Kita tidak boleh hanya ongkang-ongkang kaki. Setiap kementerian saat ini sedang berlomba-lomba menunjukkan kinerja terbaiknya. Kita harus mampu bersaing dan menunjukkan bahwa KemenHAM hadir di tengah masyarakat,”pungkas Sarton. (Tim Humas Wilker Gorontalo)
