Direktur RSBP: ” Insentif itu hanya untuk para dokter spesialis dan bukan untuk security”
Pohuwato, deteksinewe.id – Pihak Sakit Umum Daerah Bumi Panua (RSBP) Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dinilai tidak terbuka, terkait pos anggaran para Security yang bertugas di rumah sakit tersebut.
Informasi ini diungkapkan salah satu security berinisal MA saat menghubungi salah satu media jaringan PJS, saat bertugas dirumah sakit itu.
Hal ini menurutnya, sudah tidak logis dan kurang terbuka dan seolah hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.soal insentif (diluar gaji).
“Kami ini pak bekerja siang malam dengan gaji pas-pasan sesuai waktu kerja, tapi kami heran ada yang kami tandatangani (pencairan anggaran), tapi tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan,”ucap karyawan security berinisial MA kepada wartawan media ini, Jum’at (14/10/3022) via WhatsApp.
Kami terang MA, hanya pertanyakan berapa penghasilan RSUD dalam sebulan.
“Lalu berapa yang akan diberikan kepada kami security (diluar gaji) pak, “ungkapnya dengan penuh tanda tanya.
Ia menjelaskan ini sudah terjadi berulang-ulang kali, dan menurutnya pihak RSUD seolah-olah tertutup, karena setiap pencarian, yang di terima hanya 200-an lebih.
“Kami sebenarnya tidak mau menyuarakan ini, tapi kami ini punya banyak kebutuhan juga. Olehnya kami menuntut dan bisa menjadi perhatian pemerintah daerah dan pihak terkait,” tuturnya.
Selain insentif pihak mereka juga mengatakan bahwa pengamanan di RSUD saat ini terbatas, contohnya banyak tempat rawan tidak ada CCTV-nya dan bahkan banyak CCTV yang sudah tidak berfungsi.
“Jangan salahkan kami fasilitas CCTV saja pak itu kurang, terus ada yang sudah berfungsi. Terus kami dituntut tanggung jawab, ini kan tidak logis,”bebernya.
Tidak sampai disitu, dirinya bersama rekan-rekannya juga mengingatkan, apabila hal ini masih sering diulang-ulangi, tidak segan-segan akan mogok kerja bahkan akan melakukan aksi demo.
“Kami ini loyal kepada pimpinan dan sabar pak setiap apa yang menjadi ketentuan rumah sakit. Kan pak tau, manusia pasti punya kesabaran. Olehnya kami menuntut hal ini dapat diperhatikan oleh pimpinan RSUD dan Pemerintah Daerah sebelum jadi masalah besar yang akan mengganggu stabilitas pelayanan di RSUD,” harap MA dengan nada tegas
Sementara Direktur RSBP.dr. Yenny Ahmad ketika dikonfirmasi terkait hal ini berjanji akan melaksanakan rapat terkait dengan hal tersebut.
Namun pihaknya meluruskan bila yang mendapatkan hak dalam bentuk insentif itu hanyalah dr spesialis.
“Yang berhak mendapatkan insentif itu adalah dr spesialis dan bukan sekuriti.” Terang dr. Yenny melalui sambungan WhatsApp nya.
PJS/Vanda/D002
