Bila Tak Terjerat Hukum, Bupati Tegaskan Kades Jangan Main Dana APBDes

Bila Tak Terjerat Hukum, Bupati Tegaskan Kades Jangan Main Dana APBDes

370 views
1

Jaringan Pemerhati Jurnalis Siber

Pohuwato, (deteksinews.id) – Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga mewarning 62 kepala desa (kades) untuk tidak bermain-main dengan APBDes.

Bupati tegaskan, Bila tak ingin berurusan dengan hukum, maka jangan main main dengan dana desa.

Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kata Bupati, harus dilakukan secara transparan dan tepat. Sehingga tidak ada kades di Kabupaten Pohuwato yang terjerat kasus pidana korupsi.

Ada aturannya semua kata Bupati, dan jangan sampai ada yang terjaring hukum karena penyalahgunaan DD dan ADD.

“Banyak kasus terjadi penggunaan DD/ADD tidak disertai laporan pertanggungjawaban yang benar,” kata Bupati Saipul, usai kegiatan orientasi dasar bagi Kepala Desa oleh Dinas PMD Pohuwato, di Ruang Pola Kantor Bupati, Rabu (21/09/2022).

Menurutnya, dari beberapa kasus korupsi yang menjerat kades menjadi bukti adanya kegagalan Kepala Desa dalam mengelola APBDes secara baik.

Ia pun mencontohkan, seperti kasus Buntulia Barat dan Bumbulan misalnya. Maka dari itu, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk keberhasilan program pembangunan desa.

“Ada beberapa penekanan dalam rangka menjalankan roda dan tugas pemerintahan desa bertangungjawab dalam tata kelola keuangan administrasi pemerintahan desa. Jadi Ini harus perlu untuk ditekankan kembali”, ungkapnya.

Bupati Saipul mengatakan BPKP telah melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya menyangkut keuangan desa.

“Harus lebih berhati-hati sebab ini berbicara tentang keselamatan diri sendiri, keluarga dan harkat martabat keluarga istri dan anak”, tutur Bupati Saipul.

Sehingga itu, menurut Bupati Pohuwato, di pemerintahan yang baru, Kepala Desa dituntut harus berfikir lebih matang dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan, yang berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

“Tidak menuntut kemungkinan lawan-lawan anda yang justru akan mencari celah. Jadi ini hanya sebagai warning berangkat dari apa-apa yang sudah terjadi saat ini”, pesan Saipul.

Dia meminta agar kasus tersebut menjadi pelajaran bagi para kades untuk introspeksi diri. Supaya tidak mengulang kasus serupa.

“Segala peringatan dari Inspektorat maupun Dinas PMD, harus diterima dan dilaksanakan. Sehingga, APBDes bisa terlaksana sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas”, kata Bupati Saipul A Mbuinga. (K/Vanda Waraga/PJS)

Editor: Muzamil Hasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *