RIAU – DETEKSINEWS.ID –Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perhimpunan Jurnalis Siber (PJS), Mahmud Marhaba, menegaskan, jika ada anggota di organisasi pers sejenis, haram hukumnya ada di PJS.
“Haram hukumnya saudara ada di PJS jika menjadi anggota di organisasi pers sejenis. Apalagi organisasi itu merupakan konstituen Dewan Pers,” tegas Mahmud dengan nada lantang saat menjadi pemateri pada Pelatihan Jurnalistik yang dihelat DPD PJS Provinsi Riau, beberapa waktu lalu.
Menurut Mahmud, lebih baik pahit diawal dan menikmati manisnya dibelakang.
“Jika ada ada anggota PJS yang rangkap keanggotan organisasi profesi jurnalis. harus memilih berada di PJS atau keluar,” ujar Owner dan CEO Klikindo.id ini dengan mimik serius.
Hal tersebut sangat penting untuk PJS karena banyak organisasi yang tidak paham dan salah sejak awal meletakan pondasi yang tepat.
“Kesalahan awal akan mengakibatkan hal yang buruk dimasa sekarang dan akan datang,” ujar mantan wartawan beberepa media terkemuka di Gorontalo yang kini berkiprah di tingkat nasional itu.
Dia menjelaskan, penataan organisasi yang salah mencerminkan karakter pemimpinnya.
“Kita bisa lihat dari penempatan struktur yang dilakukannya. Hasilnya menggambarkan apakah pemimpin itu baik atau sebaliknya, bahkan bisa dilihat jelas pemimpinnya otoriter atau seperti apa,” terang pemilik dan CEO Klikindo
Demi pengembangan dan kematangan organisasi PJS, Mahmud berpesan, jika ada kader-kader yang lebih hebat dari pengurus DPD dan DPJ se-Provinsi Riau, harus dijadikan sebagai aset organisasi.
“Jangan kemudian justru dijadikan sebagai musuh. Jangan dimusuhi dan “ditendang” dengan dalih yang dipaksakan. Jangan dijadikan sebagai lawan. Jangan dibatasi ruang geraknya berimprovisasi dan berinovasi. Sikap seperti itu yang bisa menghambat perkembangan organisasi,” pinta Mahmud.
Dia menuturkan, PJS lahir dari kepedulian yang besar kepada wartawan yang selama ini “terabaikan” bahkan “termarginalkan”. Mereka pun bahkan terlanjur dibubuhi stempel sebagai wartawan Abal-abal dan wartawan Bodrex.
“PJS menghimpun mereka untuk bersama menjadi wartawan yang berintegritas, berkompetensi dan profesional,’ lanjutnya.
Unruk itu, jelas Mahmud, pendidikan dan pelatihan jurnalistik adalah harga mati untuk PJS, sehingga semua pengurus PJS dari tingkat DPP hingga DPC bisa menjadi kompeten melalui lembaga UKW yang direkomendasikan oleh Dewan Pers.
“PJS mewadahi mereka melalui pendidikan dan pelatihan untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dimana kita semua insyaallah bisa melaluinya. Tetap semangat dan menjadi yang terbaik,” pungkas Mahmud.##
Penulis : Hans Pieter Mahieu (Bang TITO/PJS Kota Gorontalo)