Laporan: Arlan, PJS Boaleno
BOALEMO, (DETEKSINEWS.ID)-Jaringan Masyarakat Pemuda Pro-demokrasi (Jampi) menolak tegas Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak secara e-voting, di kurang lebih 30 desa se-Kabupaten Boalemo.
Salah satu aktifis senior yang tergabung dalam Jampi, Ilyas Dukalang, lewat Rapat Dengar Pendapat yang digelar di ruangan komisi I DPRD Kab. Boalemo, Rabu, (31/08), Siang.
Dia menilai, Pilkades secara e-voting ini terindikasi memboroskan anggaran, serta diduga berpotensi korupsi.
“Ada di beberapa daerah yang menolak. Kenapa mereka menolak? Pertama, dia (alat e-voting, Red), kedua, berpotensi korupsi karena dilihat dan dikaji oleh aktifis dari Jawa Barat itu sendiri. Nanti akan ada permainan bisnis terkait penggunaan alat-alat yang digunakan pada saat pemilihan e-voting itu sendiri, serta menambah beban rakyat yang hari ini ditimpa dengan Covid-19,” tegas Ilyas.
Inilah alasan Jampi menolak Pilkades secara eVoting;
1. Regulasi terkait Pilkades ambigu
2. E-voting butuh biaya mahal disaat APBD Boalemo tidak stabil. Sesuai informasi yang dihimpum oleh JAMPI, awalnya anggaran yang diusulkan oleh dinas tekhnis adalah sebesar Rp. 1.1 Miliyar. Namun, ternyata APBD induk hanya mampu mengakomodir anggaran sebesar Rp 500.078.000. Padahal, jika dilaksanakan secara manual dengan asumsi anggaran maksimal Rp. 10 jt/Desa, maka hanya akan memakan anggaran Rp. 300 jt saja (lebih efisien).
3. Pemda (Dinas Sosial dan PMD) memaksakan pelaksanaan Pilkades tanpa mempertimbangkan aspek kerugian, baik dari sisi anggaran maupun potensi kecurangan yang ditimbulkan oleh sistem e-voting.
4. Ada indikasi pelaksanaan sistem e-voting dikendalikan oleh oknum pimpinan DPRD Boalemo.
5. Ada beberapa oknum pimpinan DPRD memaksakan pelaksanaan e-voting dengan menjamin adanya tambahan anggaran di APBD Peruhahan 2022.
6. Anggaran Pilkades belum sepenuhnya tersedia, karena belum ada pembahasan anggaran Pilkades dalam tahapan pembahasan APBD Peruhahan 2022. Tetapi tahapan Pilkades tetap akan dipaksakan berjalan.
7. Rakyat jelas dirugikan dalam pembahasan pelaksanaan e-voting dalam RDP ini, karena hanya kepentingan elite yang dibahas ketimbang kepentingan rakyat. ##
