Deteksinews.id, GORONTALO – Persoalan air bersih hingga kebutuhan edukasi Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat dusun menjadi perhatian dalam koordinasi pelaksanaan program Desa Sadar HAM di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (08/10/2026).
Tim Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Gorontalo, Kantor Wilayah KemenHAM Sulawesi Tengah, melakukan koordinasi bersama pemerintah Desa Toto Utara dan Penggerak HAM untuk menggali berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat.
Korwilker KemenHAM Gorontalo Sarton Dali melalui Analis HAM Muda, Nouval Mohamad, mengatakan salah satu persoalan yang ditemukan adalah mengeringnya sejumlah sumur warga akibat berkurangnya ketersediaan air.
“Memang ada aduan dari masyarakat. Beberapa sumur warga sudah kering dan membutuhkan tindak lanjut,”ujar Nouval yang didampingi Ira Pakaya, selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda, dan Agus Hamzah Wantogia, selaku Arsiparis.
Menurutnya, pemerintah desa sebelumnya telah berkoordinasi dalam penanganan sementara melalui distribusi air dengan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, langkah tersebut masih bersifat sementara sehingga diperlukan pendataan lebih lanjut untuk menentukan solusi berikutnya.
Tim KemenHAM mendorong perangkat desa bersama Penggerak HAM untuk turun langsung ke lapangan guna mendata jumlah sumur warga yang mengering. Hasil pendataan tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menentukan langkah penanganan.
Selain persoalan air, masyarakat juga mengusulkan agar kegiatan sosialisasi dan penguatan kapasitas HAM tidak hanya dilaksanakan di kantor desa, tetapi dilakukan langsung di dusun-dusun. Usulan tersebut dinilai dapat memudahkan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan desa sekaligus mengurangi beban biaya transportasi ketika mengikuti kegiatan.
Sekretaris Desa Toto Utara, Misrawaty I. Dalu, menyatakan pemerintah desa siap memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penguatan HAM hingga ke tingkat dusun.“Memang ada permintaan dari masyarakat agar kegiatan dilakukan di dusun-dusun, salah satunya untuk mengurangi biaya. Kami dari desa siap memfasilitasi,”katanya.
Ia menilai program Desa Sadar HAM memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah desa, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai HAM serta membantu melengkapi data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program.
“Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa lebih teredukasi terkait pemahaman HAM. Desa juga terbantu dengan data-data yang sebelumnya masih kurang dan kini sebagian sudah lengkap,”ujar Misrawaty yang didampingi Penggerak HAM Desa Toto Utara, Tia Dwi Lestari Nento.
Koordinasi tersebut sekaligus memperkuat peran Penggerak HAM di Desa Toto Utara sebagai bagian dari upaya mendekatkan pemenuhan HAM dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Penggerak HAM diharapkan tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi mengenai HAM, tetapi juga mampu membantu mengidentifikasi berbagai persoalan di masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti.
Melalui program Desa Sadar HAM, KemenHAM mendorong agar pemenuhan hak masyarakat tidak berhenti pada pemahaman normatif, tetapi hadir dalam bentuk respons terhadap kebutuhan warga, termasuk persoalan akses air bersih dan kemudahan memperoleh edukasi HAM.
Dengan demikian, Desa Sadar HAM di Toto Utara diharapkan semakin dekat dengan persoalan sehari-hari masyarakat dan mampu mendorong pemerintah desa menghadirkan solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. (Tim Humas Wilker Gorontalo)
