DETEKSINEWS.ID, Pohuwato – Bertempat di rumah jabatan, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menerima kunjungan kerja Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kementerian Pekerjaan Umum, Dwi Atma Singgih Raharja Sabaris, ST, beserta rombongan, Rabu (28/01/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan membahas finalisasi proses pengadaan barang dan jasa (tender) pembangunan Kantor Bupati Pohuwato. Sebagaimana disampaikan, kegiatan supervisi pembangunan kantor bupati telah dilakukan dan proses tender dilaksanakan melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Gorontalo.
Selain pembahasan tender, kunjungan kerja ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK).
MoU tersebut mencakup pembangunan Gedung Kantor Bupati Pohuwato serta pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Randangan.
Untuk kedua kegiatan tersebut, saat ini masih dalam proses tender. Diperkirakan kontrak pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan pada bulan Maret atau April 2026, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama delapan bulan kalender.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pohuwato didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pohuwato, Ir. Risdiyanto Mokodompit, Direktur Perumdam Moolango, Kaharudin Yusuf Rahim, SE, Dewan Pengawas Perumda Moolango, Rinto W. Ali, serta serta Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pohuwato, Ir. Viki Lahamutu, menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja di awal tahun 2026 ke Kabupaten Pohuwato.
Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan bahwa pembangunan Kantor Bupati Pohuwato merupakan kebutuhan mendesak guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Menurutnya, gedung kantor bupati yang representatif akan menunjang efektivitas kerja aparatur serta mencerminkan wajah pemerintahan daerah yang profesional dan modern.
“Saat ini kami masih menempati kantor bersama sejak kejadian tahun 2023 lalu. Pembangunan kantor bupati sangat diharapkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memberikan kenyamanan bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas,”ujar Bupati.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan kantor bupati telah dirancang secara matang dan terintegrasi. Oleh karena itu, Bupati berharap proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan serta target waktu yang telah ditetapkan, dengan dukungan penuh dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPBPK, sehingga menghasilkan bangunan dan bermanfaat jangka panjang bagi daerah.
Lebih lanjut, Bupati Saipul menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis daerah.
“Khusus untuk pembangunan Gedung Kantor Bupati dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Randangan, kami berharap kerja sama ini dapat memberikan kepastian pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Pohuwato,” terangnya.
Terkait pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di RSUD Bumi Panua, Bupati Saipul A. Mbuinga menekankan pentingnya fasilitas tersebut dalam mendukung sistem sanitasi dan kesehatan lingkungan rumah sakit.
Keberadaan IPLT dinilai sangat penting untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien, tenaga medis, maupun masyarakat sekitar.
Usai penandatanganan nota kesepahaman, Kepala BPBPK Kementerian PU bersama Kepala Bidang Cipta Karya melakukan peninjauan lokasi pembangunan IPLT yang berlokasi di belakang gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit, menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terus terjalin dengan baik, sehingga pembangunan infrastruktur strategis di daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Prkm- D002
