Pohuwato, DETEKSINEWS.ID – Aliansi Masyarakat Popayato (AMP) menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato.

Terindikasi pihak SPBU tersebut, diduga melakukan pungutan tambahan kepada pembeli solar bersubsidi di area tersebut.

Koordinator AMP, Syahril Razak, mengungkapkan bahwa pungutan dilakukan dengan cara meminta bayaran Rp 50 ribu untuk setiap pengisian solar subsidi.

Aktifis ini menilai, praktik semacam ini mustahil tidak diketahui oleh manajemen maupun pemilik SPBU itu.

“Hal begini terjadi setiap hari. Dan mustahil bila pemilik SPBU tidak mengetahui tentang hal ini,” tegas Syahril.

Syahril meminta agar DPRD Kabupaten Pohuwato segera mengambil langkah tegas dengan mengundang pihak management dalam agenda RDP.

Menurutnya, pungutan liar tersebut jelas merugikan masyarakat kecil, khususnya kelompok nelayan dan petani yang seharusnya mendapat hak penuh atas BBM bersubsidi.

“Kasihan, ada masyarakat yang harusnya mendapat subsidi seperti nelayan dan petani, tapi sering tidak kebagian karena pihak SPBU cenderung mendahulukan siapa yang mau bayar,” ungkapnya.

Selain DPRD, AMP juga mendesak Polda Gorontalo untuk segera mengusut praktik pungli ini. Syahril menekankan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan pelanggaran yang merugikan masyarakat luas.

“Jangan sampai ada abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan, hanya karena pemilik SPBU ini orang berada dan juga salah satu aleg di Pohuwato, kemudian Polda takut untuk menindaki pelanggaran hukum,” pungkasnya.

Hingga berita ini di terbitkan, awak media masih berusaha menghubungi pihak Pertamina maupun oknum aleg DPRD Pohuwato yang di sebut-sebut, terkait dengan usaha tersebut.

Tim-D002