Gorontalo Kota, DETEKSINEWS.ID – Sekretaris Tim Pemenangan Bercahaya, Indra Nodu memberikan tanggapan terkait kritik terhadap Surat Edaran Sekda Nomor 555/DKI/VII/2025 tindak lanjut Surat Instruksi Bupati Nomor 100/BUPATI/123/VII/2025.
Menurutnya, saran dan kritik yang disampaikan oleh Tutun Suaib merupakan konsekuensi negara demokrasi. Ia pun menilai kritik dan saran yang telah disampaikan menjadi bahan masukan bagi pemerintah.
”Pada pokoknya kritik dan saran dari masyarakat sangat positif terhadap pemerintahan, artinya yang bekerja akan dikritik, yang diam akan diabaikan, dan ini positif bagi pemerintahan Bercahaya” ujar Indra ditengah MUSDA VI Partai GOLKAR Provinsi Gorontalo (27/7).
Indra Menilai, pemerintah saat ini ingin memaksimalkan semua sumber daya ditengah efisiensi anggaran, termasuk memaksimalkan keberadaan ASN untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan menyebarkan informasi tanpa bertentangan dengan peraturan diatasnya.
“Surat yang tandatangani Bupati pasti sudah melalu kajian, tidak mungkin bertentangan dengan peraturan diatasnya” Tandasnya
Ketua OKK DPD Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Utara ini menambahkan agar Tutun Suaib harus memahami bahwa kedua surat tersebut menekankan untuk menyebar luaskan program pemerintah daerah yang merupakan tindak lanjut dari visi misi dan program yang telah dijanjikan kepada rakyat Gorut mengertinya ini merupakan pelayanan kepada masyarakat.
“Ditengah arus informasi yang tidak pasti kebenarannya, sangat mungkin rakyat menerima informasi yang tidak benar, jadi langkah Bupati tersebut sangat menjawab tantangan saat ini. Menekankan ASN untuk melayani masyarakat dengan mendapatkan informasi akurat terkait pemerintahan Dan ini jarang dilakukan oleh pemerintah sehingga mungkin Bung Tutun kaget” Tegasnya.
Wakil Ketua KNPI Kabupaten Gorontalo Utara tersebut menyampaikan bahwa pendataan akun mendia sosial merupakan langkah untuk memastikan bahwa rakyat menerima informasi dari orang yang dapat dipercaya yakni ASN dan Bukan untuk menyalah gunakan data pribadi.
“Sejauh ini ASN yang SDMnya dapat dipercaya harusnya didukung untuk memberi informasi terkait pemerintahan, selain itu ASN juga sebagai perekat persatuan dan instruksi tersebut tidak melanggar asas netralitas sebab yang dibagikan adalah program pemerintah bukan program partai atau pasangan calon, mungkin Bung Tutun harus membaca aturan tersebut secara menyeluruh” Ungkap Politisi Golkar itu.
Tim-D002
