Deswerd Zougira : “RUPS sebaiknya mengambil komisaris dan direksi dari internal BSG. Ada puluhan kepala cabang, 8 pimpinan divisi, dan 2 pimpinan Group Head. Mereka memiliki kemampuan memimpin daripada mengambil lagi dari luar”,
Manado Sulut, (DETEKSINEWS.ID) –Kendati masa tugas nanti berakhir Pebruari tahun depan tapi isu pergantian komisaris dan direksi menjelang RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) BSG (Bank Sulutgo) besok, 9 April kian kencang.
Seperti yang dilansir dari Beleidnews, beberapa sumber memastikan akan ada pergantian seluruh lima komisaris dan lima direksi.
Sumber itu menyebut Gubernur Sulut (Sulawesi Utara) Yulius Selvanus sebagai pemegang Saham dan pengendali, sudah menyiapkan tiga nama pengganti untuk posisi komisaris dan tiga nama untuk posisi direksi jatah Sulut.
Kata sumber, ada nama politisi Djafar Alkatiri akan masuk menduduki posisi komisaris. Djafar dipilih karena dia tim sukses Yulius di pilgub lalu.
Sumber juga menyebut kemungkinan Yulius masih mempertahankan Dirut Refy Pepah karena dinilai mampu membangun hubungan dengan para kepala daerah (pesaham, red) dan membawa perubahan signifikan bagi BSG.
Belum ada bocoran sisa dua komisaris dan dua direksi apakah akan direkrut dari internal atau eksternal BSG.
Politisi Ja’far Alkatiri saat dimintai tanggapannya mengaku sempat mendengar informasi tersebut sekitar tiga bulan lalu. Hanya saja, dirinya enggan berkomentar lebih jauh.
“Belum ada yang bisa saya tanggapi. Soal informasi itu sudah saya dengar sekitar tiga bulan yang lalu,” ujarnya kepada Beleidnews, Senin malam (07/04).
Sedangkan dari Gorontalo–mendapat jatah satu komisaris dan satu direksi–menurut sumber lain, ada nama Bendahara BPD HIPMI, Rania Riris. istri Erwin Ismail, Ketua DPD Partai Demokrat Gorontalo, anak Gubernur Gorontalo Gusnar lsmail.
Dan Erwin membenarkan pihaknya menyiapkan Rania untuk posisi komisaris.
“Yes”, jawabnya lewat pesan whatsapp saat dikonfirmasi Beleidnews Sabtu (06/04).
Kabarnya Gusnar juga sudah meminta restu ke beberapa kepala daerah di Gorontalo agar mendukung mantunya itu. Gusnar tidak merespon saat dikonfirmasi.
Saat ini komisaris utusan Gorontalo dipegang Ferdiyanto Konio, ipar Rusli Habibie, mantan Gubernur Gorontalo periode lalu. Sedangkan direksi diwakili Mahmud Turuis.
Sementara untuk posisi satu direksi jatah Gorontalo beredar nama Syahron Botutihe (pensiunan BSG), Yanto Katili (Divisi Manajemen Resiko), Tommy Gobel (Kacab Limboto) dan Iskandar Modjo (Group Head Pemasaran, satu tingkat dibawah direksi yang membawahi 4 divisi).
Sumber menyebut dari empat nama tersebut, Iskandar Modjo, Wakil Ketua KKIG Sulut dan Bendahara NU Sulut itu, berpeluang besar ditunjuk RUPS sebagai utusan Gorontalo.
Tersisa satu komisaris jatah Mega Corporate, perusahaan milik Khairul Tanjung, pemegang saham kedua terbesar.
Mantan Dirut BSG James Salibana, dihubungi Senin (07/04) mengatakan faktor angka, sejarah dan budaya harus menjadi dasar penunjukan komisaris dan direksi.
Kata James–di eranya membuka sekitar 30 kantor cabang, capem kantor kas dan pencapaian aset serta laba yang tinggi–faktor angka yakni RUPS harus bisa menempatkan mereka yang mampu memenuh target bisnis–aset dan laba yang meningkat–yang sudah diputuskan.
Faktor sejarah yakni tidak menempatkan mereka yang berpotensi menimbulkan konflik yang berakibat memengaruhi kinerja bank seperti sudah pernah beberapa kali terjadi.
Sedangkan faktor budaya yakni merekrut mereka yang memahami betul budaya BSG sebagai bank daerah.
“Sudah terbukti beberapa periode BSG dipimpin orang luar namun menimbulkan konflik karena membawa budaya berbeda ke BSG”, jelas Komisaris BPR Prisma Dana itu.
Sedangkan Koordinator Gorontalo Corruption Watch Deswerd Zougira menimpali kepala daerah sebagai pemegang saham itu karena jabatan, bukan saham pribadi. Itu sebabnya mereka harus juga mendengar masukan dari masyarakat yang menginginkan BSG lebih baik.
“RUPS sebaiknya mengambil komisaris dan direksi dari internal BSG. Ada puluhan kepala cabang, 8 pimpinan divisi, dan 2 pimpinan Group Head. Mereka memiliki kemampuan memimpin daripada mengambil lagi dari luar”, sarannya.
Sementara aktivis Jaring Masyarakat Korupsi Sulut Maikel Towoliu kepada wartawan meminta RUPS tidak KKN dengan menempatkan politisi, keluarga dan teman sebagai komisaris dan direksi.
“Mereka tidak kompeten dan cuma jadi beban”, katanya.(HPM/D003/D002)
