Harson Ali : “Saya kawal proses laporan LAI Di Kejati Gorontalo.
POHUWATO, deteksinews.id – Instalasi Pipa Air (IPA) Lemito akhirnya bergulir di Aparat Penegak Hukum (APH).
Informasi yang berhasil dihimpun awak media hingga Minggu pagi, (25/6/23) melalui diskusi warung kopi, pekerjaan yang di bandrol milyaran rupiah tersebut, sudah bergulir bagai bola panas.
Bahkan dari informasi tersebut, sudah ada beberapa orang yang dimintai keterangan terkait perencanaan dan lainnya untuk proyek tersebut.
Padahal proyek yang direncanakan oleh Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Pohuwato ini, telah diresmikan Wakil Bupati Suharsih Igirisa dan disaksikan sejumlah pejabat daerah beberapa bulan lalu.
Aktifis Gorontalo kelahiran Patuhu Randangan Harson Ali, akan kawal proses Laporan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo yang saat ini bergulir di Kejaksaan Negeri Pohuwato
Hal ini dikatakan Harson, Sabtu malam (24/6/23) saat menghubungi awak media ini melalui saluran selulernya.
Menurut Harson, apa yang menjadi dugaan kolusi dan indikasi korupsi pada persoalan Instalasi Pipa Air (IPA) yang dibangun di Desa Kenari kecamatan Lemito, bukan terletak pada fisik bangunannya.
Namun kata Harson, yang menjadi pertanyaannya, keberanian Dinas PU melalui Bidang Cipta Karya yang telah meminta Wakil Bupati Pohuwato Suharsih Igirisa meresmikan proyek tersebut.
“Padahal belum siap pakai, dan itu pembohongan publik, makanya saya seriusi dan kawal proses laporan LAI Di Kejati Gorontalo.” Ujarnya serius
Kata Harson, proyek yang berbandrol anggaran di atas 5 Milyar tersebut, harusnya pasca di resmikan, manfaatnya sudah bisa dirasakan pemanfaat.
“Saat ini masih dalam finishing pemasangan pipa ke instalasi PDAM, nah apakah ini bukan sebuah indikasi..?.” Ungkapnya datar.
Masih kata Harson, apakah volume 20 liter perdetik seperti yang tertera dalam kontrak kerja serta spanduk pengresmian itu terpenuhi.
Dari dua item itu saja Harson minta pihak APH menseriusi dugaan kolusi berindikasi korupsi serta pembohongan publik dan berujung kekeliruan yang mengakibatkan program TA 2022 tersebut, belum optimal di rasakan pemanfaat.
“Saya akan kawal optimal, dan Bidang Cipta Karya harus bertanggung jawab karena lemahnya perencanaan proyek tersebut.” Ungkapnya serius.
D003/PJS
